Indonesia Butuh Investasi SDM

JAKARTA - Indonesia membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Kondisi angkatan kerja yang masih didominasi lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) menjadi tantangan yang harus dijawab bersama oleh stakeholder ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta semua pihak mendukung investasi SDM di Indonesia yang berasal dari dalam maupun luar negeri. “Tentu pemerintah memerlukan dukungan dari industri dan serikat pekerja agar SDM Indonesia memiliki keterampilan yang memadai dan sesuai kebutuhan pasar kerja,” tandas Hanif saat memberikan sambutan pada acara Leaders Meeting of ASEAN Trade Union Council di Nusa Dua, Badung, Bali, kemarin.

Politikus PKB ini mencontohkan di beberapa negara investasi SDM tidak hanya dikelola oleh pemerintah saja. Seperti di negara-negara Eropa, 70% investasi SDM dipegang oleh industri. Sedangkan di Amerika Serikat, kementerian yang membidangi ketenagakerjaan tidak memiliki satupun vocational training center (pusat pelatihan vokasi). Selain dikelola oleh industri, vocational training center di Amerika Serikat dikelola oleh serikat pekerja. “Pemerintah hanya fokus pada persoalan regulasi saja,” katanya.

Saat ini, mayoritas pelatihan vokasi di Indonesia masih dikelola oleh pemerintah melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). “Oleh karena itu, pemerintah terus menggonjot pendidikan dan pelatihan vokasi agar mereka ini dapat punya skill yang memadai, memiliki skill yang bisa berubah, dan skill yang bisa meningkatkan level pekerjaannya,” lanjut Hanif.

Selain pelatihan vokasi, Kemenaker juga menggenjot percepatan peningkatan skill SDM melalui pemagangan yang melibatkan dunia industri. Tahun ini, program pemagangan telah berhasil melibatkan 170.000 peserta. Ditargetkan, tahun 2019 akan meningkat hingga 400.000 peserta.

“Ini sebagai salah satu cara cepat untuk masifikasi SDM kita yang kompeten dan berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing dengan pekerja dari negara lain,” ujarnya.

Hanif mengungkapkan, saat ini pasar kerja global sudah terintegrasi. Dengan adanya keterampilam yang memadai, tenaga kerja Indonesia dapat memilih pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Dan orang punya kebebasan untuk bekerja di dalam negeri atau luar negeri. Yang terpenting adalah pemerintah memastikan masyarakat agar memiliki keterampilan,” ujarnya.

Acara Leaders Meeting of ASEAN Trade Union Council merupakan rangkaian dari agenda Bali Informal Meeting and Strengthening Trade Union Solidarity in ASEAN yang diselenggarakan oleh ASEAN Trade Union Council (ATUC) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas pekerja, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea berharap, dengan adanya agenda Leaders Meeting of ASEAN Trade Union Council ini, maka dapat terjalin kerja sama SP/SB di ASEAN dalam bidang pendidikan, pertukaran informasi, dan lainnya.

“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan kepentingan. Keputusan-keputusan penting untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh ASEAN,” ujarnya.

Direktur Bina Pemagangan Kemenaker Asep Gunawan mengatakan, pemerintah melalui Kemenaker berusaha terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Salah satunya dengan menjalin kerja sama di bidang pemagangan di Jepang dengan International Manpower Development Organization (IM) Japan.

“Kerja sama pemagangan antara IM dengan Kemenaker telah berlangsung sejak 1993. Hingga September 2018, peserta pemagangan yang telah ditempatkan IM Japan di perusahaan Jepang sebanyak 41.438 orang,” katanya.

Asep menjelaskan, seleksi penerimaan pemagangan ke Jepang diselenggarakan sepanjang tahun oleh dinas tenaga kerja provinsi. Tim yang menyeleksi peserta pemagangan merupakan gabungan dari Kemenaker dan IM Jepang. Setelah lolos seleksi, peserta pemagangan mendapatkan pelatihan bahasa dua bulan di daerah asal seleksi.

Peserta magang, lanjut Asep, mendapatkan uang saku setidaknya 100.000 yen (setara Rp13 juta) setiap bulannya. Setelah program magang selesai, peserta juga mendapatkan tunjangan usaha mandiri 600.000-1 juta yen (Rp78,5 juta-Rp130 juta) yang dapat digunakan sebagai modal wirausaha.

“Selain mendapatkan uang saku, peserta pemagangan juga mendapatkan akomodasi, perlindungan asuransi, tiket Jakarta-Jepang pulang pergi, Pelatihan prapemberangkatan dan orientasi di Jepang, Alat pelindung diri dan pendukung K3 lainnya,” terang Asep. (Neneng Zubaidah)