Pemulihan Ekonomi-Kesehatan Perlu Keterlibatan Semua Pihak

JAKARTA - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memastikan bahwa upaya mengembalikan geliat perekonomian masyarakat dan pencegahan penularan virus corona (Covid-19) bisa dilakukan jika semua pihak berkontribusi. Partisipasi aktif masyarakat akan menentukan keberhasilan atas aksi strategis pemerintah terkait dengan penanganan Covid-19 dan PEN.

Menteri Badan Usaha Milik Negara yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Erick Thohir menegaskan, aksi strategis dan program pemerintah terkait penangan dampak pandemi harus dilakukan secara komprehensif atau keseluruhan. Program itu tidak saja dilakukan oleh komite, tapi juga didukung oleh semua elemen pemerintah dan masyarakat.

"Strategi yang akan kita lakukan bersama-sama tentunya tidak hanya komite, tapi juga dengan seluruh kementerian terkait, kepala daerah terkait, karena kita tidak sukses tanpa gotong royong. Karena itu, kita juga sangat menghasilkan aksi strategis ini didukung secara komprehensif dari semua pihak," ujar Erick saat diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 bertajuk “Optimis Bangkit dari Pandemi: Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit” di Jakarta, Sabtu (15/8/2020). (Baca: Erick Thohir Ingatkan Program PEN Tidak Ada Artinya, Jika...)

Dia menambahkan, program Indonesia Sehat, Tumbuh, dan Indonesia Bangkit bisa terlaksana apabila masyarakat berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurut Erick, kecintaan seseorang terhadap diri dan keluarganya akan berdampak signifikan terhadap langkah strategis pemerintah dalam menangani dampak pandemi ini. Tentu, ini adalah hal mudah dan sederhana yang mampu dijalankan oleh seluruh masyarakat. Dari mencuci tangan, memakai masker, hingga menjaga jarak.

Menurut Erick, hal itu juga sudah disampaikan melalui kampanye, sosialisasi, bahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6/2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan, dan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi.

Pada kesempatan itu, Tim Pemulihan Ekonomi juga mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Total anggaran sebesar itu antara lain dialokasikan untuk sektor kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp203,90 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun. Kemudian untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah sebesar Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga serta pemda sebesar Rp106,11 triliun.

Di sektor kesehatan, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN terus berupaya mencari jalan terbaik untuk mengembangkan vaksin dan obat. Di sisi lain, komite juga memberikan perhatian terhadap pemulihan ekonomi agar kembali bergeliat pascapenerapan pembatasan sosial berskala besar yang menekan aktivitas masyarakat. "Kita harapkan awal tahun depan itu imunisasi massal," kata Erick. (Baca juga: AS-China Adu Kekuatan, Dunia Berisiko Jadi Dua Blok)

Dia menambahkan, langkah Indonesia yang sudah memasuki uji klinis tahap III ini sebagai sebuah keberhasilan, sebab menurutnya tidak banyak negara yang sudah memasuki tahap ini. "Jadi tidak ada yang salah dari Indonesia. Seakan-akan asumsi (dari) luar kita (itu) gatot, gagal total. Padahal, kita ini sama baiknya," tandasnya

Terkait penggunaan alokasi dana untuk pemulihan ekonomi, Erick menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pelaku usaha. "Kemarin saya juga ketemu Kadin, kita sampaikan sabar karena sedang tahap proses," katanya.

Terkait langkah pembukaan pariwisata, Erick menyatakan sektor pariwisata akan mengutamakan wisatawan domestik. Menurut dia, aspek kesehatan tetap satu sehingga belum akan membuka wisatawan untuk warga asing. “Protokol kesehatan tetap diutamakan,” kata dia. Erick memastikan, program pemerintah adalah mengutamakan kesehatan yang diikuti sektor ekonomi.

Dalam upaya memutar kembali roda perekonomian, pemerintah juga terus mendorong berbagai program dengan melibatkan sejumlah pihak. Tujuannya agar aktivitas ekonomi kembali bergairah.

“Kita upayakan penyerapan dana PEN ini bisa cepat terserap. Salah satu yang sedang dijalankan adalah bantuan melalui program keluarga harapan. Sampai saat ini dari Rp34 triliun, sudah Rp27 triliun untuk 10 juta keluarga,” kata Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin pada kesempatan yang sama. (Baca juga: Bangun Jalan Tol terpanjang di Indonesia, Hutama Karya Pakai Produk Lokal)

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah mendapat data yang valid terkait pemberian bantuan untuk para pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta. Menurutnya, ada sekitar 15,7 juta pekerja yang bakal menerima uang Rp600.000 selama empat bulan, dengan skema pemberian per dua bulan hingga akhir tahun.

“Sudah diidentifikasi 15,7 juta tenaga kerja formal yang terdaftar di perusahaan, bayar iuran, bisa juga outsourch atau honorer agar bisa teridentifikasi,” ujarnya. Berbagai bantuan tunai tersebut diluncurkan dengan harapan bisa mendongkrak daya beli yang sempat anjlok akibat pandemi Covid-19.

Harus Tetap Disiplin

Sementara itu, meski telah lima bulan pandemi Covid-19, pemerintah terus menggaungkan disiplin protokol kesehatan mengingat kasus positif dan korban masih tinggi. Pemulihan kesehatan diutamakan seiring dengan kebangkitan ekonomi nasional.

Menurut Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo, perilaku disiplin dalam penerapan protokol kesehatan menjadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pasalnya, hingga kini vaksin untuk penyembuhan virus tersebut belum ditemukan. (Lihat videonya: Waspada! Kini beredar Emas Palsu yang Dicampur Perak)

Doni menambahkan, perilaku disiplin dan menerapkan protokol kesehatan merupakan kekuatan utama yang dimiliki masyarakat Indonesia karena sampai saat ini Covid-19 belum ada obatnya. "Vaksin pun baru bisa efektif beberapa bulan ke depan," katanya.

Dia menjelaskan, perubahan perilaku yang diminta untuk diterapkan masyarakat tadi juga merujuk pada kesadaran kolektif dan peran dari seluruh komponen bangsa. "Ada 63% keberhasilan kita dalam menangani Covid-19 adalah di bidang sosialisasi," ujar Doni.

Adapun terkait ketersediaan fasilitas kesehatan, hal itu akan terus ditingkatkan dan dipastikan rumah sakit harus dalam keadaan siap untuk menangani pasien. Dia juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan kesiapan sumber daya dan tenaga medisnya. (Rina Anggraeni/Suparjo Ramlan)