Potongan Gaji Buruh Buat Tapera Terlalu Berisiko, Jangan 'Digebyah Uyah'
Selasa, 28 Mei 2024 - 19:53 WIB
loading...
Pemerintah tidak bisa menerapkan potongan yang sama 3 persen gaji kelas pekerja. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
SEMARANG - Pengamat Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) Satria Aji Imawan menilai pemerintah tidak bisa menerapkan potongan yang sama 3 persen gaji kelas pekerja menyusul kebijakan baru Tabungan Perumah Rakyat ( Tapera ) yang baru saja disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tidak bisa dipukul rata tiga persen, perlu dijelaskan logikanya bagaimana, penghasilan orang itu bervariatif, tiga persen bagi orang yang penghasilannya sekelas ibu kota ya tidak sama dengan yang di kabupaten. Tidak bisa sama, harus ada penyesuaian. Penjelasnnya harus detil dan mohon maaf persen itu kan penjelasannya abstrak ya, jadi harus riil nominal, karena persen itu kan angka yang relatif ya," ungkap Satria Aji, saat dihubungi, Selasa (28/5/2024).
Baca Juga: Gaji Jauh dari Layak, Buruh Tolak Pungutan Tapera
Secara umum, sebutnya, kebijakan tersebut dinilai bagus mengingat saat ini problem inflasi rumah itu sangat tinggi. Namun, seringkali kebijakan-kebijakan seperti itu, ketika ada potongan, masyarakat luas tidak tahu transparansinya.
"Kadang-kadang juga skema-skema itu tidak berjalan dengan lancar sehingga escape plannya juga tidak jelas. Itu yang sering terjadi, bahwa dulu ada BPJS kita sering iuran ternyata ada indikasi kebocoran. Nah, menurut saya menyoroti pengelolannya ya," sambungnya.
"Tidak bisa dipukul rata tiga persen, perlu dijelaskan logikanya bagaimana, penghasilan orang itu bervariatif, tiga persen bagi orang yang penghasilannya sekelas ibu kota ya tidak sama dengan yang di kabupaten. Tidak bisa sama, harus ada penyesuaian. Penjelasnnya harus detil dan mohon maaf persen itu kan penjelasannya abstrak ya, jadi harus riil nominal, karena persen itu kan angka yang relatif ya," ungkap Satria Aji, saat dihubungi, Selasa (28/5/2024).
Baca Juga: Gaji Jauh dari Layak, Buruh Tolak Pungutan Tapera
Secara umum, sebutnya, kebijakan tersebut dinilai bagus mengingat saat ini problem inflasi rumah itu sangat tinggi. Namun, seringkali kebijakan-kebijakan seperti itu, ketika ada potongan, masyarakat luas tidak tahu transparansinya.
"Kadang-kadang juga skema-skema itu tidak berjalan dengan lancar sehingga escape plannya juga tidak jelas. Itu yang sering terjadi, bahwa dulu ada BPJS kita sering iuran ternyata ada indikasi kebocoran. Nah, menurut saya menyoroti pengelolannya ya," sambungnya.
Lihat Juga :
