6 Fakta Proyek IKN, Investasi Swasta Masih Minim hingga Ancaman Banjir
loading...
A
A
A
2. Terkendala Lahan
Beberapa lokasi lahan di IKN masih perlu dibebaskan sebelum pembangunan berlanjut. Beberapa opsi skema, baik ganti untung maupun pembangunan dan penataan, disiapkan. Otorita IKN mengakui ada 2.086 hektar lahan yang bermasalah.
3. Biaya Pembangunan IKN Membengkak
Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN Nusantara. Besarnya Rp7-8 triliun. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyebutkan alokasi anggaran pembangunan IKN mencapai Rp23,6 triliun di 2023.
Tambahan anggaran tersebut rupanya akan digunakan dalam persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN. Hingga April 2024, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp4,8 triliun. Jumlah itu sudah 12,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp39,8 triliun. Total alokasi anggaran IKN dari tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp72,3 triliun. Bila dirinci, realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, 2023 sebesar Rp27 triliun, dan 2024 sebesar Rp39,8 triliun.
4. Investasi Swasta di IKN Masih Terbatas
Realisasi investasi di IKN oleh badan usaha milik swasta masih terbatas. Saat ini, pembiayaan pembangunan IKN masih bergantung pada APBN. OIKN mengklaim sudah ada lebih dari 160 letter of intent (LOI) atau surat ketertarikan yang datang dari investor dalam dan luar negeri
5. Banjir Ancam IKN
Peneliti dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang, mengatakan kawasan inti IKN di Kecamatan Sepaku memiliki ancaman banjir. Hujan dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan banjir di kawasan IKN.
Pradarma menduga eksploitasi lahan oleh perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di hulu sungai membuat pohon endemik Kalimantan Timur berkurang. Padahal pohon tersebut sejatinya berfungsi sebagai penahan air agar tidak menimbulkan banjir.
Untuk mengendalikan banjir diperlukan strategi pengendalian banjir di kawasan IKN, meliputi pembangunan bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku. Pemerintah Kalimantan Timur juga akan menormalisasi tujuh sungai sebagai program pengendalian banjir IKN.
Beberapa lokasi lahan di IKN masih perlu dibebaskan sebelum pembangunan berlanjut. Beberapa opsi skema, baik ganti untung maupun pembangunan dan penataan, disiapkan. Otorita IKN mengakui ada 2.086 hektar lahan yang bermasalah.
3. Biaya Pembangunan IKN Membengkak
Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN Nusantara. Besarnya Rp7-8 triliun. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyebutkan alokasi anggaran pembangunan IKN mencapai Rp23,6 triliun di 2023.
Tambahan anggaran tersebut rupanya akan digunakan dalam persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN. Hingga April 2024, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp4,8 triliun. Jumlah itu sudah 12,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp39,8 triliun. Total alokasi anggaran IKN dari tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp72,3 triliun. Bila dirinci, realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, 2023 sebesar Rp27 triliun, dan 2024 sebesar Rp39,8 triliun.
4. Investasi Swasta di IKN Masih Terbatas
Realisasi investasi di IKN oleh badan usaha milik swasta masih terbatas. Saat ini, pembiayaan pembangunan IKN masih bergantung pada APBN. OIKN mengklaim sudah ada lebih dari 160 letter of intent (LOI) atau surat ketertarikan yang datang dari investor dalam dan luar negeri
5. Banjir Ancam IKN
Peneliti dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang, mengatakan kawasan inti IKN di Kecamatan Sepaku memiliki ancaman banjir. Hujan dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan banjir di kawasan IKN.
Pradarma menduga eksploitasi lahan oleh perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di hulu sungai membuat pohon endemik Kalimantan Timur berkurang. Padahal pohon tersebut sejatinya berfungsi sebagai penahan air agar tidak menimbulkan banjir.
Untuk mengendalikan banjir diperlukan strategi pengendalian banjir di kawasan IKN, meliputi pembangunan bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku. Pemerintah Kalimantan Timur juga akan menormalisasi tujuh sungai sebagai program pengendalian banjir IKN.
Lihat Juga :
