Direksi Garuda Indonesia Berkurang, BUMN Sebut Demi Efisiensi

JAKARTA - Pengurangan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tengah pekan kemarin, ditekankan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semata demi efisiensi. Setelah laporan keuangan Garuda menuai polemik, lantaran ditolak oleh beberapa direksi.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, pengurangan direksi dikarenakan untuk efisiensi perusahaan. "Ini karena kita ingin efisiensi saja," ujar Gatot yang sebelumnya diangkat menjadi komisaris PT Pertamina di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Sebagai rincian perubahan dalam direksi menjadi yang kedelapan kalinya bagi perseroan sejak melaksanakan IPO pada Februari 2011. Dalam RUPST diputuskan untuk mengurangi beberapa jajaran direksi serta komisaris.

Salah satunya jajaran komisaris Garuda Indonesia jumlahnya berkurang dua orang dari tujuh orang menjadi lima orang. Ada empat komisaris yang telah berhenti, termasuk Komisaris Utama Garuda Agus Santoso yang digantikan oleh Sahala Lumban Gaol, perwakilan dari Kementerian BUMN. Sementara tiga orang komisaris yang telah diberhentikan lainnya yakni Dony Oskaria, Muzaffar Ismail dan Luky Alfirman.

Tambahan komisaris yang baru yakni Sahala Lumban Gaol dan Eddy Purwanto. Serta dua orang yang diberhentikan yakni Direktur Layanan Nicodemus Panarung Lampe dan Direktur Teknik I Wayan Susena, dimana kedua posisi direksi itu kini digabungkan menjadi Direktur Teknik dan Layanan.

Di sisi lain terkait dengan pemanggilan direksi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik, menurut Gatot hal yang biasa. "Ya kalau dipanggil enggak apa-apa," jelasnya.