Bansos Beras 10 Kg Diperpanjang, Berikut Skemanya di 2024
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memperpanjang penyaluran bantuan sosial atau bansos beras 10 kilogram (Kg) hingga akhir 2024, semula bantuan pangan ini akan berakhir Juni tahun ini. Keputusan tersebut didasarkan pada perhitungan kemampuan fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, anggaran bansos beras yang disiapkan pemerintah mencapai Rp9 triliun.
Hanya saja, bansos beras yang diperpanjang diberikan selama tiga bulan atau periode Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Dimana, distribusi dilakukan per dua bulan sekali. Adapun, bansos beras 10 kilogram disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Kita akan lakukan tiga bulan (penyaluran), maka tiga bulan berarti bulan 8, 10, dan 12. Karena kita lihat juga fiskal,” ujar Arief kepada wartawan.
Idealnya, pasokan beras di kisaran 5 - 10% dari kebutuhan nasional. Dia mencontohkan, komoditas beras, ketika kebutuhan beras nasional secara tahunan sekitar 31,2 juta ton, maka stok beras yang dimiliki pemerintah minimal 1,5 juta ton.
Hingga saat ini, stok beras yang disimpan di gudang Bulog mencapai 1,6 juta ton. Penguatan cadangan pangan pemerintah, lanjut dia, merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam setiap kunjungannya mengecek langsung stok dan ketersediaan beras di gudang Bulog.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, anggaran bansos beras yang disiapkan pemerintah mencapai Rp9 triliun.
Hanya saja, bansos beras yang diperpanjang diberikan selama tiga bulan atau periode Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Dimana, distribusi dilakukan per dua bulan sekali. Adapun, bansos beras 10 kilogram disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Kita akan lakukan tiga bulan (penyaluran), maka tiga bulan berarti bulan 8, 10, dan 12. Karena kita lihat juga fiskal,” ujar Arief kepada wartawan.
Lantas, bagaimana dengan pasokan beras Perum Bulog?
Arief memastikan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog cukup aman atau sesuai dengan stok level ideal yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).Idealnya, pasokan beras di kisaran 5 - 10% dari kebutuhan nasional. Dia mencontohkan, komoditas beras, ketika kebutuhan beras nasional secara tahunan sekitar 31,2 juta ton, maka stok beras yang dimiliki pemerintah minimal 1,5 juta ton.
Hingga saat ini, stok beras yang disimpan di gudang Bulog mencapai 1,6 juta ton. Penguatan cadangan pangan pemerintah, lanjut dia, merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam setiap kunjungannya mengecek langsung stok dan ketersediaan beras di gudang Bulog.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(akr)