DPR Sebut Rencana Pembatasan BBM Subsidi versi Luhut Tak Berdasar
Sabtu, 13 Juli 2024 - 15:23 WIB
loading...
DPR menyoroti pembatasan BBM subsidi yang direncanakan 17 Agustus 2024. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal pembatasan bahan bakar minyak ( BBM ) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 dinilai tak berdasar. Hal ini diutarakan anggota Komisi VII DPR, Mulyanto.
Dia memandang, argumentasi yang dilontarkan Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi mengacu pada dinamika ekonomi global yang terjadi beberapa pekan terakhir ini. Seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga tingginya harga minyak mentah dunia.
Baca Juga: Siap-siap, Mulai 17 Agustus Beli BBM Subsidi Dibatasi
Di sisi lain, pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat drastis, namun tidak dibarengi dengan pemasukan. Selain itu, ekspor sejumlah komoditas juga menurun. Luhut, lanjut Mulyanto, melihat perkara ini bisa memperluas defisit fiskal. Sehingga, pembatasan BBM bersubsidi segara dilakukan agar bisa menghemat anggaran negara.
"Kalau saya lihat argumennya, pertama argumennya dolar semakin naik, kedua harga minyak juga anggaplah naik, semenatra APBN banyak pengeluaran dan juga ekspor komoditas juga turun, kemungkinan defisit melebar, untuk itu pembatasan BBM segera dilakukan," ujar Mulyanto dalam sesi wawancara dengan MNC Trijaya, Sabtu (13/7/2024).
Dia memandang, argumentasi yang dilontarkan Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi mengacu pada dinamika ekonomi global yang terjadi beberapa pekan terakhir ini. Seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga tingginya harga minyak mentah dunia.
Baca Juga: Siap-siap, Mulai 17 Agustus Beli BBM Subsidi Dibatasi
Di sisi lain, pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat drastis, namun tidak dibarengi dengan pemasukan. Selain itu, ekspor sejumlah komoditas juga menurun. Luhut, lanjut Mulyanto, melihat perkara ini bisa memperluas defisit fiskal. Sehingga, pembatasan BBM bersubsidi segara dilakukan agar bisa menghemat anggaran negara.
"Kalau saya lihat argumennya, pertama argumennya dolar semakin naik, kedua harga minyak juga anggaplah naik, semenatra APBN banyak pengeluaran dan juga ekspor komoditas juga turun, kemungkinan defisit melebar, untuk itu pembatasan BBM segera dilakukan," ujar Mulyanto dalam sesi wawancara dengan MNC Trijaya, Sabtu (13/7/2024).
Lihat Juga :
