Menkeu Ungkap 4 Syarat RI jadi Negara Maju dan Berpendapatan Tinggi
Rabu, 17 Juli 2024 - 19:10 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani memaparkan, empat syarat agar Indonesia menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani memaparkan, empat syarat agar Indonesia menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Dalam wawancaranya bersama Arthur Sullivan, Produser senior dan reporter Media Jerman Deustche Welle @dwnews, Menkeu membahas soal potensi Indonesia menjadi kekuatan global dan capaian satu dekade terakhir.
"Saya menjelaskan bahwa tidak banyak negara di dunia mampu mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi, sebagian besar negara di dunia tertahan di status middle income -sehingga muncul terminologi Middle Income Trap ," jelas Menkeu dikutip MNC Portal Indonesia melalui akun instagram resminya @smindrawati, Rabu (17/7/2024).
Baca Juga: Jurus Sri Mulyani Agar RI Tidak Terjebak di Middle Income Trap
Dikatakan Menkeu, untuk mencapai negara berpendapatan tinggi, hal pertama yang diperlukan yaitu investasi sumber daya manusia (SDM). Katanya, Indonesia mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan sesuai konstitusi dan reformasi pendidikan serta kesehatan telah dan sedang dilakukan.
Kedua, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengejar ketertinggalan (infrastruktur gap) dan mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat. Selanjutnya syarat ketiga yaitu, melakukan transformasi ekonomi dengan kebijakan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah.
"Saya menjelaskan bahwa tidak banyak negara di dunia mampu mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi, sebagian besar negara di dunia tertahan di status middle income -sehingga muncul terminologi Middle Income Trap ," jelas Menkeu dikutip MNC Portal Indonesia melalui akun instagram resminya @smindrawati, Rabu (17/7/2024).
Baca Juga: Jurus Sri Mulyani Agar RI Tidak Terjebak di Middle Income Trap
Dikatakan Menkeu, untuk mencapai negara berpendapatan tinggi, hal pertama yang diperlukan yaitu investasi sumber daya manusia (SDM). Katanya, Indonesia mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan sesuai konstitusi dan reformasi pendidikan serta kesehatan telah dan sedang dilakukan.
Kedua, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengejar ketertinggalan (infrastruktur gap) dan mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat. Selanjutnya syarat ketiga yaitu, melakukan transformasi ekonomi dengan kebijakan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah.
Lihat Juga :
