Tren PHK Menjamur di ASEAN, Pemerintah Diminta Cepat Tanggap
Kamis, 18 Juli 2024 - 08:29 WIB
loading...
Pemerintah diminta cepat tanggap terkait kemunduran sektor industri di ASEAN. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan mengingatkan agar pemerintah untuk secara khusus memberi perhatian terkait tren yang terjadi belakangan ini di ASEAN terutama di Thailand yang sektor industrinya mengalami kemunduran. Seperti diberitakan kantor berita Reuters, Thailand mengalami gelombang penutupan pabrik dan PHK besar-besaran. Sekitar 2.000 pabrik ditutup dalam setahun belakangan dengan jumlah lapangan kerja yang hilang sekitar 51.500.
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin menyebutkan bahwa tingkat utilisasi industri turun hingga di bawah 60% hingga membuat tak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan yaitu di atas 5%.
Badan perencanaan nasional Thailand, National Economic and Social Development Council, mengeluarkan pernyataan bahwa masalah tersebut muncul salah satunya karena arus deras barang impor dari China yang membuat industri dalam negerinya kesulitan bersaing.
Baca Juga: Unilever PHK Besar-besaran di Eropa, 3.200 Pekerja Bakal Dipangkas
Abdillah menyampaikan kekhawatirannya masalah serupa bisa terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak cepat tanggap. Menurutnya tanda-tanda kondisi tersebut kelihatan pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil yang selama ini menerima hantaman cukup besar dari barang-barang impor.
"Berkaca dari kondisi yang terjadi di Thailand, utilisasi yang rendah menunjukkan permintaan konsumen yang rendah juga. Hal ini bisa disebabkan oleh efek substitusi karena ada barang yang jauh lebih murah dari luar negeri misalnya. Selain itu karena penurunan daya beli di dalam negeri. Di masa suram ekonomi dunia karena geopolitik yang tidak mendukung, pemerintah perlu melakukan afirmasi kebijakan untuk melindungi produsen dalam negeri yang menyerap banyak tenaga kerja," terang Abdillah dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin menyebutkan bahwa tingkat utilisasi industri turun hingga di bawah 60% hingga membuat tak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan yaitu di atas 5%.
Badan perencanaan nasional Thailand, National Economic and Social Development Council, mengeluarkan pernyataan bahwa masalah tersebut muncul salah satunya karena arus deras barang impor dari China yang membuat industri dalam negerinya kesulitan bersaing.
Baca Juga: Unilever PHK Besar-besaran di Eropa, 3.200 Pekerja Bakal Dipangkas
Abdillah menyampaikan kekhawatirannya masalah serupa bisa terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak cepat tanggap. Menurutnya tanda-tanda kondisi tersebut kelihatan pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil yang selama ini menerima hantaman cukup besar dari barang-barang impor.
"Berkaca dari kondisi yang terjadi di Thailand, utilisasi yang rendah menunjukkan permintaan konsumen yang rendah juga. Hal ini bisa disebabkan oleh efek substitusi karena ada barang yang jauh lebih murah dari luar negeri misalnya. Selain itu karena penurunan daya beli di dalam negeri. Di masa suram ekonomi dunia karena geopolitik yang tidak mendukung, pemerintah perlu melakukan afirmasi kebijakan untuk melindungi produsen dalam negeri yang menyerap banyak tenaga kerja," terang Abdillah dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).
Lihat Juga :
