Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang, Pengamat: Blunder!
Kamis, 25 Juli 2024 - 18:51 WIB
loading...
Pengamat menilai Muhammadiyah terima kelola tambang hal yang blunder. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pengamat UGM Fahmy Radhi mengaku terkejut dengan keputusan Muhammadiyah yang menyatakan akan menerima tawaran izin kelola pertambangan atau IUP yang telah ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.
"Saya sebenarnya agak terkejut dengan keputusan Muhammadiyah menerima (IUP). Karena Muhammadiyah biasanya selama ini kalau mengambil keputusan sangat rasional dan berdasarkan pada kajian-kajian," jelasnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (25/7/2024).
Baca Juga : Ini Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Jatah Izin Tambang dari Jokowi
Bahkan Fahmy menilai keputusan Muhammadiyah menerima tawaran itu sebagai suatu hal yang blunder.
"Tapi saya kira keputusannya menurut saya blunder. Kenapa blunder? Karena seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan domain dari Muhammadiyah," imbuhnya.
Menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis tambang. Sebab, domainnya itu adalah pendidikan.
"Kalau mengelola pendidikan, rumah sakit itu sudah menjadi domainnya. Tapi untuk tambang, itukan belum pernah sama sekali," tegas Fahmy.
Fahmy pun menyoroti pernyataan dari Muhammadiyah yang fokus terhadap dampak pengelolaan tambang kepada lingkungan. Pasalnya, saat ini masih banyak perusahaan tambang yang peduli terhadap hal itu.
Misalnya saja, lanjut Fahmy, perusahaan batu bara yang tidak melakukan reklamasi lahan tambang. Sebab, biaya reklamasi itu lebih besar daripada keuntungan yang didapat.
"Sebagian besar pengusahan tamabang itu tidak akan melakaukan reklamasi karena biayanya cukup besar. bahkan biaya lebih dari keuntungan yang didapat," ujarnya
Baca Juga : Ormas Keagamaan Mau Kelola Tambang? Wajib Penuhi Syarat Ini
Ia menilai bahwa pengelolaan tambang yang diserahkan kepada organisasi keagamaan tidak ada nilai positifnya. Kecuali, ormas keagamaan bisa mendesak perusahaan untuk melakukan reklamasi.
"saya belum melihat nilai positifnya, kecual ormas keagamaan bisa mendorong reklamasi. ini bisa jadi contoh," terangnya
Sebelumnya,Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung mengungkapkan alasan pihaknya yang akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Adapun salah satunya yaitu karena banyaknya pertimbangan.
"Ya, Muhammadiyah itu kenapa tidak melakukan atau menerima atau menolak secara langsung ya, karena banyak pertimbangan," paparnya.
Azrul bilang, untuk memutuskan hal ini, Muhammadiyah juga sudah melakukan kajian-kajian secara mendalam dan berkali-kali.
"Tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dan tidak hanya intern Muhammadiyah tetapi juga melibatkan pihak luar misalnya pakar hukum dari berbagai kampus, pakar tambang dari berbagai kampus, pakar lingkungan hidup termasuk praktisi kita undang," tuturnya.
Azrul bilang, dari kajian-kajian tersebut, akhirnya Muhammadiyah memberikan lampu hijau terhadap tawaran tersebut. Namun katanya, pihaknya juga akan melihat lebih dulu mana lahan yang akan diberikan oleh pemerintah
"Nah dari kajian-kajian tersebut, ya dari berbagai aspek mudarat dan manfaat, nah Muhammadiyah memberikan lampu hijau, kira-kira begitu untuk menerima. Tapi nanti tentu Muhammadiyah akan lihat lahan mana yang akan dikasih. Itu akan menimbulkan mudharat atau manfaat. Nah kita akan kaji lagi," tutup Azrul.
"Saya sebenarnya agak terkejut dengan keputusan Muhammadiyah menerima (IUP). Karena Muhammadiyah biasanya selama ini kalau mengambil keputusan sangat rasional dan berdasarkan pada kajian-kajian," jelasnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (25/7/2024).
Baca Juga : Ini Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Jatah Izin Tambang dari Jokowi
Bahkan Fahmy menilai keputusan Muhammadiyah menerima tawaran itu sebagai suatu hal yang blunder.
"Tapi saya kira keputusannya menurut saya blunder. Kenapa blunder? Karena seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan domain dari Muhammadiyah," imbuhnya.
Menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis tambang. Sebab, domainnya itu adalah pendidikan.
"Kalau mengelola pendidikan, rumah sakit itu sudah menjadi domainnya. Tapi untuk tambang, itukan belum pernah sama sekali," tegas Fahmy.
Fahmy pun menyoroti pernyataan dari Muhammadiyah yang fokus terhadap dampak pengelolaan tambang kepada lingkungan. Pasalnya, saat ini masih banyak perusahaan tambang yang peduli terhadap hal itu.
Misalnya saja, lanjut Fahmy, perusahaan batu bara yang tidak melakukan reklamasi lahan tambang. Sebab, biaya reklamasi itu lebih besar daripada keuntungan yang didapat.
"Sebagian besar pengusahan tamabang itu tidak akan melakaukan reklamasi karena biayanya cukup besar. bahkan biaya lebih dari keuntungan yang didapat," ujarnya
Baca Juga : Ormas Keagamaan Mau Kelola Tambang? Wajib Penuhi Syarat Ini
Ia menilai bahwa pengelolaan tambang yang diserahkan kepada organisasi keagamaan tidak ada nilai positifnya. Kecuali, ormas keagamaan bisa mendesak perusahaan untuk melakukan reklamasi.
"saya belum melihat nilai positifnya, kecual ormas keagamaan bisa mendorong reklamasi. ini bisa jadi contoh," terangnya
Sebelumnya,Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung mengungkapkan alasan pihaknya yang akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Adapun salah satunya yaitu karena banyaknya pertimbangan.
"Ya, Muhammadiyah itu kenapa tidak melakukan atau menerima atau menolak secara langsung ya, karena banyak pertimbangan," paparnya.
Azrul bilang, untuk memutuskan hal ini, Muhammadiyah juga sudah melakukan kajian-kajian secara mendalam dan berkali-kali.
"Tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dan tidak hanya intern Muhammadiyah tetapi juga melibatkan pihak luar misalnya pakar hukum dari berbagai kampus, pakar tambang dari berbagai kampus, pakar lingkungan hidup termasuk praktisi kita undang," tuturnya.
Azrul bilang, dari kajian-kajian tersebut, akhirnya Muhammadiyah memberikan lampu hijau terhadap tawaran tersebut. Namun katanya, pihaknya juga akan melihat lebih dulu mana lahan yang akan diberikan oleh pemerintah
"Nah dari kajian-kajian tersebut, ya dari berbagai aspek mudarat dan manfaat, nah Muhammadiyah memberikan lampu hijau, kira-kira begitu untuk menerima. Tapi nanti tentu Muhammadiyah akan lihat lahan mana yang akan dikasih. Itu akan menimbulkan mudharat atau manfaat. Nah kita akan kaji lagi," tutup Azrul.
(fch)
Lihat Juga :
