Aset Rusia Dipakai Beri Pinjaman ke Ukraina Rp807,3 Triliun, Yellen Pede G7 Beri Restu

RIO DE JANEIRO - Menteri Keuangan atau Menkeu AS (Amerika Serikat), Janet Yellen menyakini, bakal mendapatkan restu G7 untuk memberikan pinjaman USD50 miliar atau setara Rp807,3 triliun (Kurs Rp16.147 per USD) ke Ukraina yang didukung oleh aset Rusia . Yellen optimistis, negara-negara maju yang tergabung dalam G7 bakal mencapai kesepakatan pada Oktober, mendatang.

Baca Juga: China Membanjiri Dunia dengan Barang Murah, Yellen Ungkap Kecemasan Negara Berkembang

Yellen dalam sebuah wawancara di sela-sela pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Brasil mengungkapkan, bahwa pembicaraan untuk memajukan pinjaman itu berjalan secara konstruktif. Termasuk tuntutan AS yang meminta jaminan bahwa aset Rusia akan tetap dibekukan untuk jangka waktu yang lebih lama.

"Kami telah melakukan percakapan konstruktif di sini. Dan kami bekerja sama untuk mencoba memajukan hal ini," kata Yellen.

"Saya pikir segalanya terlihat baik-baik saja, di mana kita bisa menyelesaikan ini mungkin pada bulan Oktober," sambungnya.

Baca Juga: Yellen Sepakat, Sanksi Barat Bisa Meruntuhkan Dolar AS

Pinjaman senilai USD50 miliar, yang pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pemimpin G7 pada bulan Juni, merupakan hasil dari pemanfaatan aset bank sentral Rusia USD300 miliar yang dibekukan di Barat setelah Moskow menginvasi Ukraina pada awal 2022.

Meskipun tidak ada dukungan bulat di antara anggota G7 untuk sepenuhnya menyita aset USD300 miliar, tapi blok tersebut setuju bahwa secara hukum mungkin bisa menyedot keuntungan yang dihasilkan dari aset.

Tetapi Yellen mengatakan, AS telah menekan Eropa agar memberikan jaminan bahwa aset Rusia tersebut akan tetap dibekukan untuk jangka waktu yang lama. Berapa lama? diungkapkan hingga memastikan bahwa pendapatan aset dapat membayar kembali pinjaman, serta sampai kesepakatan damai tercapai yang menjaga kedaulatan Ukraina dan mengkompensasi kerusakan yang disebabkan oleh invasi Rusia.

Komplikasi Anggaran

Bagian dari kepastian soal pinjaman ini, ada kebutuhan yang berkaitan dengan perhitungan "penilaian" anggaran AS.

"Kami membutuhkan jaminan yang memperjelas bahwa pembayar pajak Amerika tidak akan kesulitan melunasi pinjaman ini. Dan kami ingin memastikan bahwa aset ini akan menjadi sumber pembayaran untuk pinjaman," bebernya.

Jika biaya pinjaman diperhitungkan terhadap anggaran AS, pemerintahan Biden-Harris harus meminta persetujuan dari Kongres, yang diprediksi bakal sulit. Sementara itu jumlah yang akan disumbangkan oleh negara-negara G7 terhadap pinjaman tersebut belum ditentukan.

Sebagian besar uang yang dibekukan, sekitar USD228 miliar berada di Eropa. Selanjutnya untuk USD10 miliar berada di Amerika Serikat, USD10 miliar di Inggris dan sekitar USD30 miliar di Jepang.

Hal ini berarti sebagian besar uang untuk membayar pinjaman akan berasal dari aset yang dibekukan oleh Uni Eropa, yang memperbarui sanksi terhadap Rusia - termasuk pembekuan aset - setiap enam bulan.

Pejabat AS mengatakan, ini meningkatkan risiko bagi stabilitas pendapatan, membuatnya rentan terhadap ketidaksepakatan di antara 27 pemerintah Uni Eropa.

Opsi Aset

Uni Eropa saat ini sedang mempertimbangkan kesepakatan terbuka tentang pembekuan aset bank sentral Rusia. Ada peluang perubahan selama peninjauan, dengan catatan agresi Rusia berakhir dan ada jaminan kompensasi oleh Rusia.

Pilihan lain adalah memperpanjang periode roll-over enam bulan saat ini untuk pembekuan menjadi 12, 24 atau bahkan 36 bulan.

Selanjutnya Menteri keuangan dan gubernur bank sentral G7 dan G20 akan bertemu di Washington di sela-sela pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang dijadwalkan pada Minggu, 20 Oktober 2024, mendatang.