Makan Bergizi Gratis, Indef: Jika Dihitung Seperti Bangun IKN Hampir Rp500 triliun

JAKARTA - Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ariyo D.P. Irhamna menilai program Makan Bergizi Gratis bisa menelan anggaran sekitar Rp400-500 triliun.

Menurut Ariyo, program prioritas era Presiden terpilih Prabowo Subianto ini, baru terucap dan ada dugaan saat itu belum dihitung secara detail, akhirnya membuat bingung banyak pihak.

"Karena ketika dihitung ternyata total anggarannya ini sekitar Rp400-500 triliun yang berarti hampir mendekati anggaran pembangunan IKN. Jadi sangat besar. Sedangkan kondisi ekonomi yang tidak terlalu bagus ya saya kira akan berat mendesain program tersebut," ungkap Ariyo dalam diskusi publik Indef, Minggu (18/8/2024).



Di sisi lain tahun depan menurut Ariyo, ruang fiskal kita sangat terbatas yang untuk kewajiban pembayaran utang yang hampir Rp800 triliun. Kemudian ada janji untuk kenaikkan gaji ASN.

"Nah menurut saya setelah pelantikan Pak Prabowo ini perlu menjelaskan lagi janjinya. Utamanya mengenai makan bergizi gratis agar karena saya yakin masyarakat menanti penjelasan program ini ya. Untuk memberikan kejelasan dan ini penting juga untuk mendapatkan trust awal dari publik dan pasar," kata Ariyo.

Penjelasan tersebut dinilai penting oleh Indef karena proses perencanaan seperti apa perlu dijelaskan. Sehingga proses perencanaan program Makan Bergizi Gratis yang saat ini sedang berlangsung menjadi sangat penting dan bagaimana memberikan pengingat kondisi fiskal juga ekonomi domestik masyarakat yang penuh tekanan.

"Kita baru minggu lalu pemerintah menaikkan harga BBM. Kemudian ada PHK massal juga. Jadi kondisi ekonomi memang penuh tekanan ya," ujar Ariyo.

"Sehingga menurut saya nanti ketika dilantik Pak Prabowo perlu menyampaikan ini. Serta masyarakat menanti ya dan pelaksanaanya nanti mudah sekali disoroti dan dinilai oleh masyarakat ya," imbuhnya.

Ariyo melanjutkan, selain ketersediaan fiskal, perlu juga penjelasan terkait kualitas makanan serta penyajian. Di sisi lain juga bagaimana makanan ini dimasak menjadi penting.

"Apakah dengan, maksud saya skema-nya apakah dengan pihak ketiga gitu. Atau dengan dapur umum yang seperti ditulis di RAPBN ya. Tentu ketika dapur umum ini persiapan infrastruktur dan juga higienitas di lapangan ini perlu diperhatikan juga.

"Sehingga ini nanti dinantikan oleh publik. Oleh sebab itu saya mencoba mencermati tim Pak Prabowo yang sedang mendesain program dan saya sangat menghormati effort yang saat ini sedang dikerjakan ya. Sebab sangat rumit ya selain kondisi fiskal dan juga kondisi di lapangan," jelasnya.

Di sisi lain juga Ariyo ingin mempertanyakan outcome-nya apa dari program ini. Apakah mengatasi stunting yang disampaikan.



"Tentu untuk mengatasi stunting program ini tidak efektif ya. Karena stunting itu tidak hanya disebabkan oleh asupan makanan. Tapi juga saat kondisi kehamilan ibu kemudian proses kesehatan. Dan kita tahu proses kesehatan kita masih sangat beragam," jelasnya.

Adapun pemerintah dinilai gagal mencapai prevalensi stunting yang sudah diterapkan, yang harusnya mencapai 100 persen di tahun 2024 ini, namun pada 2022 berdasarkan survei status gizi Indonesia masih di angka 21,6 persen. Hanya DKI Jakarta dan Bali yang mencapai target tersebut.

"Artinya kalau RAPBN disampaikan bahwa fokus utama program MBG ini adalah daerah-daerah yang angka prevalensi stuntingnya tinggi ya tentu berarti hanya DKI Jakarta dan Bali yang memiliki angka prevalensi stunting yang tidak tinggi, jadi alokasinya sangat besar," tutur Ariyo.