Jangan Keasyikan Utang Demi Pemulihan Ekonomi, Pikirkan Juga Generasi Berikutnya
loading...
Pemerintah didorong untuk menyusun strategi sustainability dalam mengelola anggaran pemulihan ekonomi nasional, karena bila terlambat akan berdampak negatif pada kehidupan generasi Indonesia berikutnya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mendorong pemerintah untuk menyusun strategi sustainability dalam mengelola anggaran pemulihan ekonomi nasional . Hal ini mendesak karena banyak yang harus disiapkan dan bila terlambat akan berdampak negatif pada kehidupan Indonesia berikutnya.
Pemerintah menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp695 triliun pada tahun ini. Dana tersebut sebagian besar dibiayai dari penarikan utang melalui penerbitan surat berharga negara bertenor panjang.
(Baca Juga: Dear Pemerintah, Mau Dongkrak Konsumsi? Percepat Implementasi PEN )
Head of Environmental Studies LPEM UI Alin Halimatussadiah menjelaskan, aspek keberlanjutan harus disiapkan dari sekarang. Khususnya dalam program pemulihan ekonomi nasional. Pinjaman yang berjumlah besar tersebut juga akan ditanggung oleh generasi mendatang.
"Hampir Rp 700 triliun dana pemulihan ekonomi dan kita meminjam dari generasi mendatang. Kita tidak bisa sekedar menggunakan untuk saat ini tapi harus melihat dampaknya bagi generasi mendatang. Seperti kita sedang membangun infrastruktur untuk mitigasi bencana," ujar Alin dalam webinar Sustainable Economic Recovery in Indonesia: Opportunities and Challanges di Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Dia menilai proyek-proyek infrastruktur yang saat ini terhambat dari sisi pembiayaan memberikan waktu bagi pemerintah untuk memikirkan perencaaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan.
(Baca Juga: Ancaman Resesi Makin Nyata, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Kita Sangat Rapuh )
Disebutkan olehnya terdapat tujuh strategi yang perlu dipikirkan pemerintah untuk mencapai pemulihan berkelanjutan. Pertama, menentukan sektor yang akan diprioritaskan.
LPEM UI mengusulkan sejumlah sektor yang dapat diprioritaskan pemerintah, antara lain agrikultur terkait pangan, perkebunan sawit, alat medis teknologi rendah dan farmasi termasuk obat-obatan herbal, pengelolaan hutan sosial, hingga industri energi ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya yang menyerap cukup banyak tenaga kerja.
Kedua, pemerintah perlu memikirkan bagaimana mendorong penyerapan tenaga kerja. Ketiga mendapatkan manfaat ganda dari kebijakan bantuan tunai. Dalam kebijakan bantuan tunai bisa menambah syarat bagi penerima, seperti tidak boleh melalukan pembabatan hutan dan penangkapan ikan secara ilegal atau menggunakan metode ilegal yang merusak lingkungan.
Pemerintah menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp695 triliun pada tahun ini. Dana tersebut sebagian besar dibiayai dari penarikan utang melalui penerbitan surat berharga negara bertenor panjang.
(Baca Juga: Dear Pemerintah, Mau Dongkrak Konsumsi? Percepat Implementasi PEN )
Head of Environmental Studies LPEM UI Alin Halimatussadiah menjelaskan, aspek keberlanjutan harus disiapkan dari sekarang. Khususnya dalam program pemulihan ekonomi nasional. Pinjaman yang berjumlah besar tersebut juga akan ditanggung oleh generasi mendatang.
"Hampir Rp 700 triliun dana pemulihan ekonomi dan kita meminjam dari generasi mendatang. Kita tidak bisa sekedar menggunakan untuk saat ini tapi harus melihat dampaknya bagi generasi mendatang. Seperti kita sedang membangun infrastruktur untuk mitigasi bencana," ujar Alin dalam webinar Sustainable Economic Recovery in Indonesia: Opportunities and Challanges di Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Dia menilai proyek-proyek infrastruktur yang saat ini terhambat dari sisi pembiayaan memberikan waktu bagi pemerintah untuk memikirkan perencaaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan.
(Baca Juga: Ancaman Resesi Makin Nyata, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Kita Sangat Rapuh )
Disebutkan olehnya terdapat tujuh strategi yang perlu dipikirkan pemerintah untuk mencapai pemulihan berkelanjutan. Pertama, menentukan sektor yang akan diprioritaskan.
LPEM UI mengusulkan sejumlah sektor yang dapat diprioritaskan pemerintah, antara lain agrikultur terkait pangan, perkebunan sawit, alat medis teknologi rendah dan farmasi termasuk obat-obatan herbal, pengelolaan hutan sosial, hingga industri energi ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya yang menyerap cukup banyak tenaga kerja.
Kedua, pemerintah perlu memikirkan bagaimana mendorong penyerapan tenaga kerja. Ketiga mendapatkan manfaat ganda dari kebijakan bantuan tunai. Dalam kebijakan bantuan tunai bisa menambah syarat bagi penerima, seperti tidak boleh melalukan pembabatan hutan dan penangkapan ikan secara ilegal atau menggunakan metode ilegal yang merusak lingkungan.
Explore More