Cara Israel Bekukan dan Kuasai Pajak Rakyat Palestina

JAKARTA - Israel sejak Januari lalu telah menyetujui rencana untuk memungut pajak dari rakyat Palestina yang dialokasikan untuk Gaza dikirim ke Norwegia bukan kepada Otoritas Palestina (PA).

Sejak November 2023, pajak yang biasanya dikirim ke Gaza telah dibekukan Pemerintah Israel. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang dicapai pada 1990-an, Israel memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke PA sambil menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

Sementara, PA diusir dari Jalur Gaza pada 2007, banyak pegawai sektor publik di daerah kantong itu tetap mempertahankan pekerjaan mereka dan terus dibayar dengan pendapatan pajak yang ditransfer.



Beberapa minggu setelah serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober, Israel mengambil keputusan untuk menahan pembayaran yang ditujukan bagi para karyawan di Jalur Gaza dengan alasan mereka dapat jatuh ke tangan Hamas.

"Dana yang dibekukan itu tidak akan ditransfer ke Otoritas Palestina, tetapi akan tetap berada di tangan negara ketiga," ujar Kantor Perdana Menteri Israel dalam sebuah pernyataan yang dirilis beberapa waktu lalu dikutip dari Al Jazeera, Selasa (20/8/2024).

Israel Kendalikan Pajak Palestina

Sistem pengumpulan pajak dan bea cukai oleh Israel atas nama PA dan ditransfer ke otoritas tersebut setiap bulan disetujui dalam perjanjian 1994, yang dikenal sebagai Protokol Paris, kesepakatan itu dimaksudkan untuk mengelola hubungan ekonomi antara Israel dan wilayah Palestina yang diduduki hingga penyelesaian damai akhir dicapai antara kedua negara.

Pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama PA berjumlah sekitar USD188 juta setiap bulan mencakup 64% total pendapatan otoritas tersebut.



Sebagian besar dana ini digunakan untuk membayar gaji sekitar 150.000 karyawan PA yang bekerja di Tepi Barat dan Gaza, meskipun PA tidak memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza. Pada 3 November lalu, kabinet keamanan Israel memilih untuk menahan total USD275 juta pendapatan pajak Palestina, termasuk uang tunai yang dikumpulkan selama beberapa bulan sebelumnya yang masih berada di Tel Aviv.

"PA tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak pendapatan pajak yang masuk ke Gaza. Ini masih misteri. Kadang mereka mengatakan 30%, kadang 40%, kadang 50%," ungkap Direktur Penelitian di Palestine Economic Policy Research Institute-MAS Rabeh Morrar.

Pendapatan pajak bulanan yang sebelumnya dialokasikan untuk staf PA di Gaza akan ditransfer ke rekening perwalian yang berbasis di Norwegia. Namun dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar pekerja di Gaza tanpa izin dari Israel.

Satu-satunya anggota Pemerintah Israel yang menentang rencana pengiriman dana ke Norwegia adalah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang bersikeras bahwa inisiatif tersebut tidak menjamin bahwa uang tersebut tidak akan sampai ke tangan Nazi dari Gaza.

Negara Israel sering menggunakan kendalinya atas pendapatan pajak PA sebagai sarana untuk memeras dan menghukum otoritas tersebut. Misalnya, pada bulan Januari 2023, pemerintah Israel yang baru dibentuk, yang dipandang sebagai pemerintah koalisi paling sayap kanan dalam sejarah negara tersebut memutuskan untuk menahan pendapatan pajak sebesar USD39 juta dari PA setelah otoritas tersebut meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memutuskan legalitas pendudukan Israel selama puluhan tahun.

"Pemerasan Israel terhadap pendapatan pajak kami tidak akan menghentikan kami untuk melanjutkan perjuangan politik dan diplomatik kami," kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh saat itu setelah kabinet keamanan Israel sebelumnya menggambarkan tindakan PA di ICJ sebagai keputusan untuk melancarkan perang politik dan hukum melawan Israel.

"Pemerintah Palestina berutang miliaran dolar dalam bentuk utang internal kepada bank-bank lokal, rumah sakit, perusahaan-perusahaan medis, dan sektor swasta," kata Morrar.

"Ada juga utang misalnya, untuk gedung-gedung milik swasta yang disewakan oleh pemerintah. Mereka belum mampu membayarnya."

Pada 2021, krisis keuangan PA diperburuk oleh penolakan berkala Israel untuk membayar PA seluruh bagian pendapatan pajaknya sebelum 7 Oktober mendorongnya untuk memotong semua gaji sebesar 25%.

Sejak November ketika Israel memutuskan membekukan dana yang dialokasikan untuk Gaza, PA menolak menerima uang sama sekali sebagai protes. Sebagai akibat dari keputusannya untuk menolak persyaratan Israel, PA tidak dapat membayar gaji karyawan selama satu setengah bulan.