WHO Butuh Dana Rp2 Triliun Atasi Penyebaran Global Cacar Monyet
loading...
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah meluncurkan sebuah rencana kesiapsiagaan dan respons mengatasi cacar monyet. FOTO/iStock Photo
A
A
A
JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah meluncurkan sebuah rencana kesiapsiagaan dan respons yang bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya untuk mengatasi wabah cacar air yang mematikan dan telah menjadi keadaan darurat kesehatan global.
WHO mencari dana sebesar USD135 juta setara Rp2 triliun yang akan mencakup enam bulan pertama dari rencana tersebut yang dimulai pada bulan September, demikian dikatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (26/8).
Baca Juga: Thailand Laporkan Kasus Pertama Cacar Monyet Varian Clade 1b yang Lebih Menular
Langkah ini untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh badan kesehatan dunia tersebut dan para mitranya untuk menghentikan rantai penularan cacar air dari manusia ke manusia. Kasus-kasus penyakit ini melanda Afrika tengah, menewaskan ratusan orang dan menginfeksi ribuan orang.
Dana yang terkumpul akan digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan diagnosa, membantu para ilmuwan untuk lebih memahami bagaimana virus ini berubah dan apa yang sebenarnya mendorong penyebarannya.
Meskipun Afrika adalah satu-satunya benua di mana penyakit ini mewabah, Afrika tidak menerima vaksin untuk virus ini pada tahun 2022 ketika penyakit menular ini menyebar ke seluruh dunia.
Afrika juga belum mendapatkan vaksin untuk versi yang baru bermutasi yang telah ditetapkan sebagai tingkat kewaspadaan tertinggi WHO.
Sejauh ini, WHO telah merogoh dana darurat untuk keadaan darurat untuk memulai proses penanganan wabah ini, Michael Ryan, direktur eksekutif WHO untuk Keadaan Darurat Kesehatan, mengatakan pada awal bulan ini.
Baca Juga: Perbedaan Gejala Cacar Monyet dengan Cacar Air dan Campak
Dana yang terkumpul juga akan membantu negara-negara merencanakan strategi meminimalkan penularan dari hewan ke manusia, dan mendapatkan vaksin, menurut pernyataan tersebut.
Ini juga telah menjadi tuan rumah pembicaraan selama lebih dari satu tahun untuk mengembangkan perjanjian pandemi di mana semua negara anggota berkontribusi. Perjanjian ini akan memastikan akses yang adil terhadap vaksin, diagnostik, dan terapi untuk pengobatan.
"Di mana kita kalah adalah di mana tidak ada komitmen politik, di mana ada kebingungan, di mana ada kurangnya koordinasi," kata dia dikutip dari swissinfo.ch, Selasa (27/8/2024).
WHO mencari dana sebesar USD135 juta setara Rp2 triliun yang akan mencakup enam bulan pertama dari rencana tersebut yang dimulai pada bulan September, demikian dikatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (26/8).
Baca Juga: Thailand Laporkan Kasus Pertama Cacar Monyet Varian Clade 1b yang Lebih Menular
Langkah ini untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh badan kesehatan dunia tersebut dan para mitranya untuk menghentikan rantai penularan cacar air dari manusia ke manusia. Kasus-kasus penyakit ini melanda Afrika tengah, menewaskan ratusan orang dan menginfeksi ribuan orang.
Dana yang terkumpul akan digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan diagnosa, membantu para ilmuwan untuk lebih memahami bagaimana virus ini berubah dan apa yang sebenarnya mendorong penyebarannya.
Meskipun Afrika adalah satu-satunya benua di mana penyakit ini mewabah, Afrika tidak menerima vaksin untuk virus ini pada tahun 2022 ketika penyakit menular ini menyebar ke seluruh dunia.
Afrika juga belum mendapatkan vaksin untuk versi yang baru bermutasi yang telah ditetapkan sebagai tingkat kewaspadaan tertinggi WHO.
Sejauh ini, WHO telah merogoh dana darurat untuk keadaan darurat untuk memulai proses penanganan wabah ini, Michael Ryan, direktur eksekutif WHO untuk Keadaan Darurat Kesehatan, mengatakan pada awal bulan ini.
Baca Juga: Perbedaan Gejala Cacar Monyet dengan Cacar Air dan Campak
Dana yang terkumpul juga akan membantu negara-negara merencanakan strategi meminimalkan penularan dari hewan ke manusia, dan mendapatkan vaksin, menurut pernyataan tersebut.
Ini juga telah menjadi tuan rumah pembicaraan selama lebih dari satu tahun untuk mengembangkan perjanjian pandemi di mana semua negara anggota berkontribusi. Perjanjian ini akan memastikan akses yang adil terhadap vaksin, diagnostik, dan terapi untuk pengobatan.
"Di mana kita kalah adalah di mana tidak ada komitmen politik, di mana ada kebingungan, di mana ada kurangnya koordinasi," kata dia dikutip dari swissinfo.ch, Selasa (27/8/2024).
(nng)
Lihat Juga :
