Pro Kontra Subsidi Tarif KRL Berbasis NIK, Begini Respons Masyarakat

JAKARTA - Rencana Pemerintah untuk penetapan tarif KRL berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang akan diterapkan secara bertahap menuai pro kontra. Banyak masyarakat yang menolak namun tidak sedikit juga yang mendukung langkah tersebut.

Untuk diketahui, pengenaan tarif KRL berdasarkan NIK sendiri dilakukan Pemerintah guna memberi tarif subsidi kepada masyarakat kurang mampu. Namun dengan begitu, bukan tidak mungkin tarif KRL juga naik bagi masyarakat lainnya.

Salah satu yang setuju dengan pengenaan tarif KRL berdasarkan NIK adalah mahasiswi bernama Dini. Ia menilai bahwa rencana itu cukup baik karena dengan pengenaan tarif berdasarkan NIK dapat membantu kaum kurang mampu.



"Kalau ada program seperti itu aku setuju karena lebih memudahkan bagi warga yang kurang mampu. Yang punya penghasilan lebih tinggi pun harusnya bisa menerima karena dia lebih mampu jadi bisa mengurangi beban warga yang kurang mampu," ujarnya saat diwawancarai di Stasiun Pondok Cina, Depok pada Selasa (3/9/2024).

Hal senada juga diungkap oleh mahasiswi bernama Syifa. Ia mengaku setuju dengan rencana pengenaan tarif KRL berdasarkan NIK oleh Pemerintah. Menurutnya dengan program ini, masyarakat secara tidak langsung bisa saling bantu satu sama lain.

"Kalau aku sih sebenernya setuju aja karena kan (tarif) tergantung kondisi ekonomi masing-masing orang yah. Kalau misal disubsidiin ke orang yang membutuhkan itu gapapa sih, bagus," tambahnya.

Meski demikian, tidak sedikit juga yang melakukan penolakan. Misalnya saja seorang pegawai swasta bernama Naomi. Kepada MNC Portal Indonesia, ia menyebut pengenaan tarif tersebut justru akan memberatkan karena banyak orang yang memiliki KRL sebagai alternatif transportasi dengan tarif murah.

"Menurut aku itu kurang adil karena kita juga kan dapat uang sudah ditimbang-timbang untuk apa aja. Jadi kalau tarifnya naik kan tujuan kita naik KRL itu biar murah, kalau tarifnya naik ya mending naik kendaraan pribadi," ungkap Naomi.

Sementara yang lainnya, bernama Alvito, menilai pengenaan tarif KRL berdasarkan NIK sebagai upaya mulia Pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada kalangan bawah yang dalam pelaksanaannya masih diragukan.

Ia skeptis rencana itu bisa dijalankan secara tepat sasaran karena menurutnya banyak kasus orang yang memalsukan kondisi ekonominya lewat NIK, yang terbukti dari masih banyaknya orang mampu yang menerima bantuan Pemerintah.



"Kalau menurut saya ini ada plus minus. Plusnya itu orang yang kurang mampu jadi bisa lebih mengontrol ekonominya, mereka bisa naik KRL tanpa mengkhawatirkan biayanya karena kan mungkin aja gratis. Tapi minusnya itu dari NIK ini kan bisa aja ada orang-orang yang memalsukan status ekonominya. Padahal dia mampu tapi mau ambil untung sendiri," kata Alvito.

"Mungkin kaya gini aja udah baik ya. Tapi kalau mau ada perubahan bisa lebih diperketat lagi pengkategorian kondisi ekonomi masyarakat jangan sampai malah salah sasaran," tandasnya.