ISEW 2024 Transisi Energi Berkeadilan Menuju Indonesia Emas
Selasa, 10 September 2024 - 20:49 WIB
loading...
A
A
A
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum, menyampaikan percepatan transisi energi berkeadilan menjadi kunci pencapaian Indonesia Emas 2045.
“Kita perlu mendorong proses transisi energi berkeadilan. Penyediaan listrik yang rendah karbon menjadi solusi untuk pembangunan regional. Membangun sistem transmisi yang andal dan mampu mengakomodasi energi terbarukan di luar Pulau Jawa merupakan hal penting untuk mendorong pemerataan,” jelas Ervan.
Menyoal kapasitas energi terbarukan pada 2060, Prof. Eniya Listiani Dewi, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru. Pada draft RUPTL tersebut akan menargetkan lebih dari 367 GW energi terbarukan pada 2060, dengan porsi variabel energi terbarukan dengan penyimpanan energi mencapai 42 persen.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menyatakan bahwa IESR turut ikut berkolaborasi bersama dengan GIZ Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas dalam Project Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia dan Sustainable Energy Transition Indonesia (SETI) bersama dengan GIZ Indonesia dan Kementerian ESDM dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia. Fabby menambahkan, terdapat empat faktor yang perlu ada untuk mempercepat transisi energi, yaitu kebijakan yang mendukung investasi energi terbarukan, ketersediaan teknologi energi terbarukan, ketersediaan pendanaan, serta dukungan dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.
“Pemerintah perlu tetap konsisten dan berusaha sekuatnya mengejar target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025. Saat ini, salah satu strategi yang dikejar oleh pemerintah adalah penyelesaian purchase power agreement (PPA) atau Perjanjian Jual Beli Listrik untuk energi terbarukan antara pengembang dan PLN, serta percepatan implementasi PLTS atap. Dengan upaya-upaya ini diharapkan bisa mencapai target bauran energi terbarukan sebesar mungkin,” ungkap Fabby.
“Kita perlu mendorong proses transisi energi berkeadilan. Penyediaan listrik yang rendah karbon menjadi solusi untuk pembangunan regional. Membangun sistem transmisi yang andal dan mampu mengakomodasi energi terbarukan di luar Pulau Jawa merupakan hal penting untuk mendorong pemerataan,” jelas Ervan.
Menyoal kapasitas energi terbarukan pada 2060, Prof. Eniya Listiani Dewi, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru. Pada draft RUPTL tersebut akan menargetkan lebih dari 367 GW energi terbarukan pada 2060, dengan porsi variabel energi terbarukan dengan penyimpanan energi mencapai 42 persen.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menyatakan bahwa IESR turut ikut berkolaborasi bersama dengan GIZ Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas dalam Project Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia dan Sustainable Energy Transition Indonesia (SETI) bersama dengan GIZ Indonesia dan Kementerian ESDM dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia. Fabby menambahkan, terdapat empat faktor yang perlu ada untuk mempercepat transisi energi, yaitu kebijakan yang mendukung investasi energi terbarukan, ketersediaan teknologi energi terbarukan, ketersediaan pendanaan, serta dukungan dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.
“Pemerintah perlu tetap konsisten dan berusaha sekuatnya mengejar target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025. Saat ini, salah satu strategi yang dikejar oleh pemerintah adalah penyelesaian purchase power agreement (PPA) atau Perjanjian Jual Beli Listrik untuk energi terbarukan antara pengembang dan PLN, serta percepatan implementasi PLTS atap. Dengan upaya-upaya ini diharapkan bisa mencapai target bauran energi terbarukan sebesar mungkin,” ungkap Fabby.
Lihat Juga :
