Aturan Pajak Diubah, Orang-orang Super Tajir Inggris Ancam Bedol Desa

Jum'at, 20 September 2024 - 16:07 WIB
loading...
A A A
"Kami membunyikan bel peringatan bahwa ini adalah masa yang berbahaya," kata Macleod-Miller, CEO Foreign Investors for Britain, seperti dilansir CNBC, Jumat (20/9/2024). "Jika pemerintah tidak mendengarkan, mereka akan membahayakan pendapatan selama beberapa generasi."

Berdasarkan usulan tersebut, konsep "domisili" akan dihapuskan dan diganti dengan sistem berbasis penduduk, sementara jumlah tahun di mana uang yang diperoleh di luar negeri tidak dikenakan pajak di Inggris akan dipotong dari 15 menjadi empat tahun. Individu juga harus membayar pajak warisan setelah 10 tahun tinggal di Inggris dan akan tetap bertanggung jawab selama 10 tahun setelah meninggalkan negara tersebut.

Mereka juga tidak akan dicegah menghindari pajak warisan atas aset yang disimpan dalam perwalian. Namun, Macleod-Miller, seorang praktisi kekayaan pribadi yang meluncurkan kelompok lobi sebagai tanggapan atas usulan tersebut, mengatakan perubahan tersebut akan menghambat perolehan kekayaan dan sebaliknya menyerukan rezim pajak berjenjang.

Menurut penelitian Oxford Economics, yang mensurvei 72 non-dom dan 42 penasihat pajak yang mewakili 952 klien non-dom lainnya, hampir semuanya (98%) mengatakan mereka akan beremigrasi dari Inggris lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya jika reformasi tersebut dilaksanakan. Ke-72 non-dom yang disurvei dikatakan telah menginvestasikan masing-masing 118 juta pounsterling ke dalam ekonomi Inggris.

Mayoritas (83%) menyebutkan pajak warisan atas aset mereka di seluruh dunia sebagai motivasi utama mereka untuk meninggalkan Inggris, sementara 65% juga merujuk pada perubahan pajak penghasilan dan keuntungan modal.

Baca Juga: PM Baru Inggris Starmer Janji Bangun Kembali Inggris setelah Kekacauan selama Bertahun-tahun
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pemutakhiran NIK Jadi...
Pemutakhiran NIK Jadi Kunci Pembebasan PBB-P2 di Jakarta
Momentum Jakarta Fair,...
Momentum Jakarta Fair, Bapenda DKI Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
Penjelasan soal Aturan...
Penjelasan soal Aturan Tarif PPh Final 0,5% Kini Khusus buat UMKM
Menkeu Purbaya Pastikan...
Menkeu Purbaya Pastikan Skema Pajak DSI Berlaku Normal
Badai PHK Guncang Inggris...
Badai PHK Guncang Inggris di Tengah Perang AS-Iran, Tembus Rekor Tertinggi 5 Tahun
Kepatuhan Pajak Butuh...
Kepatuhan Pajak Butuh Kepercayaan Publik, Bukan hanya Teknologi
Promosikan Startup ke...
Promosikan Startup ke Dunia, Indonesia Gabung London Tech Week
Inggris, Australia,...
Inggris, Australia, dan Kanada Luncurkan Dana untuk Dukung Upaya Solusi 2 Negara
Berseteru dengan PM...
Berseteru dengan PM Starmer, Menhan Inggris John Healey Mundur
Rekomendasi
Kemenag Dukung MUI Desak...
Kemenag Dukung MUI Desak Aturan Tegas Jerat Pelaku LGBT
Digitalisasi Data, Penerima...
Digitalisasi Data, Penerima Bansos Diverifikasi lewat Pengenalan Wajah
Benarkah Muharram atau...
Benarkah Muharram atau Suro Bulan Keramat? Begini Pandangan Islam
Berita Terkini
Bocoran Isi Kesepakatan...
Bocoran Isi Kesepakatan AS-Iran: Barter Minyak, Aset Triliunan, hingga Senjata Nuklir
Pendaftaran Program...
Pendaftaran Program Magang ke Jepang Dibuka Kemnaker, Begini Caranya
Perkuat Rupiah, BI dan...
Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS
Anomali Tiket Pesawat:...
Anomali Tiket Pesawat: Penerbangan Domestik Dipungut PPN, ke Luar Negeri Bebas Pajak
Menakar Efek Domino...
Menakar Efek Domino Pertamax Rp16.250: Waspada Ancaman Inflasi
Asprindo Dorong Skema...
Asprindo Dorong Skema Hybrid Pengelolaan Blok Andaman
Infografis
Pasok Rudal Storm Shadow,...
Pasok Rudal Storm Shadow, Rusia Ancam Hancurkan Inggris
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved