Aturan Pajak Diubah, Orang-orang Super Tajir Inggris Ancam Bedol Desa
Jum'at, 20 September 2024 - 16:07 WIB
loading...
Kelompok super kaya Inggris menolak perubahan yang diusulkan pada rezim pajak non-domisili di negara tersebut. FOTO/Ilustrasi
A
A
A
LONDON - Orang-orang super kaya di Inggris mengancam akan meninggalkan negara itu jika pemerintah menyetujui perubahan yang diusulkan pada rezim pajak non-domisili di negara tersebut. Monako, Italia, Swiss, Dubai, diperkirakan mungkin akan menjadi tujuan para miliuner tersebut.
Hampir dua pertiga (63%) investor kaya mengatakan mereka berencana untuk meninggalkan Inggris dalam waktu dua tahun atau "segera" jika pemerintah melanjutkan rencana untuk menghapus keringanan pajak era kolonial. Sementara, 67% mengatakan mereka tidak akan beremigrasi ke Inggris sejak awal, menurut sebuah studi baru dari Oxford Economics, yang menilai implikasi dari rencana tersebut.
Rezim non-domisili Inggris adalah aturan pajak berusia 200 tahun, yang mengizinkan orang yang tinggal di Inggris tetapi berdomisili di tempat lain untuk menghindari pembayaran pajak atas pendapatan dan keuntungan modal di luar negeri hingga 15 tahun. Pada tahun 2023, diperkirakan 74.000 orang menikmati status tersebut, naik dari 68.900 pada tahun sebelumnya.
Baca Juga: 6 Juta Data NPWP Warga Indonesia Bocor, Pakar Keamanan Siber Bilang Begini
Partai Buruh bulan lalu menetapkan rencana untuk menghapus status tersebut, memperluas janji yang ditetapkan dalam manifesto pemilihannya dan meningkatkan proposal sebelumnya oleh pemerintah Konservatif sebelumnya untuk menghapus rezim tersebut dari waktu ke waktu. Hal itu terjadi ketika Perdana Menteri Keir Starmer telah berjanji untuk meningkatkan keadilan dan menopang keuangan publik, dengan pengumuman lebih lanjut diharapkan dalam pernyataan anggaran musim gugur tanggal 30 Oktober.
Menteri Keuangan Rachel Reeves mengatakan bahwa membatalkan program tersebut dapat menghasilkan 2,6 miliar poundsterling atau sekitar USD3,45 miliar selama pemerintahan berikutnya. Namun, penelitian Oxford Economics, yang diproduksi awal bulan ini bekerja sama dengan kelompok lobi Foreign Investors for Britain, memperkirakan perubahan tersebut malah akan membebani pembayar pajak sebesar 1 miliar pound pada tahun 2029/30.
Hampir dua pertiga (63%) investor kaya mengatakan mereka berencana untuk meninggalkan Inggris dalam waktu dua tahun atau "segera" jika pemerintah melanjutkan rencana untuk menghapus keringanan pajak era kolonial. Sementara, 67% mengatakan mereka tidak akan beremigrasi ke Inggris sejak awal, menurut sebuah studi baru dari Oxford Economics, yang menilai implikasi dari rencana tersebut.
Rezim non-domisili Inggris adalah aturan pajak berusia 200 tahun, yang mengizinkan orang yang tinggal di Inggris tetapi berdomisili di tempat lain untuk menghindari pembayaran pajak atas pendapatan dan keuntungan modal di luar negeri hingga 15 tahun. Pada tahun 2023, diperkirakan 74.000 orang menikmati status tersebut, naik dari 68.900 pada tahun sebelumnya.
Baca Juga: 6 Juta Data NPWP Warga Indonesia Bocor, Pakar Keamanan Siber Bilang Begini
Partai Buruh bulan lalu menetapkan rencana untuk menghapus status tersebut, memperluas janji yang ditetapkan dalam manifesto pemilihannya dan meningkatkan proposal sebelumnya oleh pemerintah Konservatif sebelumnya untuk menghapus rezim tersebut dari waktu ke waktu. Hal itu terjadi ketika Perdana Menteri Keir Starmer telah berjanji untuk meningkatkan keadilan dan menopang keuangan publik, dengan pengumuman lebih lanjut diharapkan dalam pernyataan anggaran musim gugur tanggal 30 Oktober.
Menteri Keuangan Rachel Reeves mengatakan bahwa membatalkan program tersebut dapat menghasilkan 2,6 miliar poundsterling atau sekitar USD3,45 miliar selama pemerintahan berikutnya. Namun, penelitian Oxford Economics, yang diproduksi awal bulan ini bekerja sama dengan kelompok lobi Foreign Investors for Britain, memperkirakan perubahan tersebut malah akan membebani pembayar pajak sebesar 1 miliar pound pada tahun 2029/30.
Lihat Juga :
