AS Beri Ukraina Dana Sebesar Rp121 Triliun untuk Lawan Rusia

JAKARTA - Presiden AS Joe Biden mengumumkan bantuan militer senilai hampir USD8 miliar atau setara Rp121 triliun untuk Ukraina pada hari Kamis(26/9/2024), dan mencairkan sisa dana yang disahkan oleh Kongres. Anggota parlemen baru-baru ini menolak untuk memperpanjang ketersediaan dana tertentu setelah batas waktu minggu depan.

Mengutip dari RT, Pendanaan tersebut mencakup USD2,4 miliar di bawah Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina milik Pentagon dan USD5,5 miliar di bawah Otoritas Penarikan Dana Presiden (PDA).



Mekanisme tersebut memungkinkan pembayaran kepada produsen senjata dan mengizinkan senjata ditarik langsung dari persediaan militer Amerika. Jumlah yang terakhir ditetapkan akan berakhir pada akhir bulan ini, yang menandai berakhirnya tahun fiskal di AS.

Gedung Putih berharap Kongres AS akan mengizinkan penggunaan dana PDA di kemudian hari. Namun, undang-undang yang disahkan pada hari Rabu tidak memuat klausul tersebut, yang dilaporkan menyusul penolakan dari Partai Republik yang skeptis terhadap pendanaan berkelanjutan untuk Kiev.

Biden mengumumkan keputusan mengenai bantuan militer selama pertemuan dengan pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky, yang berada di AS untuk mempromosikan 'rencana kemenangannya' dalam konflik dengan Rusia.

Zelensky mengatakan bahwa ia ingin presiden AS menjadi orang pertama yang melihat usulan tersebut karena sangat bergantung pada bantuan Amerika. Menurut Wall Street Journal, pejabat AS telah meninjau rencana tersebut tetapi menganggapnya tidak mengesankan.

Presiden AS mengatakan Kiev akan menerima sistem Patriot permukaan-ke-udara tambahan, lebih banyak amunisi dan pesawat nirawak, serta kemampuan baru, AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Bom luncur tersebut memiliki jangkauan hingga 130 km saat dijatuhkan dari pesawat yang terbang tinggi.

Beberapa pendukung Kiev mengkritik penarikan dana pada menit-menit terakhir oleh Biden. Senator Roger Wicker, seorang Republikan dari Missouri, mengklaim bahwa "merupakan hal yang biasa bagi pemerintahan ini untuk menunggu hingga saat terakhir untuk mengumumkan penggunaan penuh PDA." Katanya.



Kunjungan Zelensky juga memicu keluhan dari anggota GOP, setelah ia mengkritik tiket presiden dari Partai Republik dan mengunjungi pabrik amunisi di negara bagian medan perang Pennsylvania, tanpa satu pun pejabat Republik yang hadir.

Anggota senior partai menuduh pemimpin Ukraina berkampanye untuk Demokrat. Mereka juga menuduh bahwa pemerintahan Biden memfasilitasi potensi campur tangan dalam pemilihan presiden 2024 dengan mengatur kunjungan Zelensky ke Pennsylvania dan menghabiskan uang pembayar pajak untuk itu.