SP PLN Minta Komisi VII Periode 2024-2029 Hapus Power Wheeling di RUU EBET

Penolakan SP PLN dan Komisi VII DPR periode 2019-2024 atas skema power wheeling dilandasi penilaian bahwa skema tersebut merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan, serta tidak sesuai dengan konstitusi. Untuk diketahui, melalui skema power wheeling, swasta diperbolehkan memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN.

Baca Juga: Ratusan Tank Israel Siaga di Perbatasan Lebanon

SP PLN beranggapan keadaan ini akan melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Listrik yang merupakan kebutuhan penting dan strategis masyarakat, tegas Abrar, sesuai konstitusi haruslah dikuasai oleh negara.

Karena itu, lanjut Abrar, SP PLN bersedia memberi masukan kepada Komisi VII DPR yang baru dilantik terkait dampak skema power wheeling bagi negara dan masyarakat. SP PLN, tegas dia, konsisten mengawal agar skema power wheeling dihapuskan dalam RUU EBET.

"Sampai kapanpun SP PLN akan terus bersuara menolak power wheeling karena bertentangan dengan konstitusi yang ada. Dengan power wheeling, negara artinya lebih memihak swasta dan pemilik modal untuk memeproleh keuntungan, sementara rakyat akan membayar energi lebih mahal," tandasnya.