Gapki Siap Bersinergi dengan Pemerintah Hadapi Tantangan Global
Kamis, 07 November 2024 - 12:58 WIB
loading...
A
A
A
Dalam kesempatan tersebut, Eddy menyebutkan bahwa sampai Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34,7 juta ton. Dalam periode yang sama ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, mencapai lebih dari 20,1 juta ton. Ekspor ini menyumbangkan devisa sekitar USD17,349 juta.
Baca Juga: Implementasikan B50, Pemerintah Dorong Peningkatan Produktivitas Sawit
Akan tetapi, imbuh dia, kinerja itu lebih rendah dibandingkan tahun 2023 di mana para periode yang sama produksi sawit mencapai 36,2 juta ton, dengan ekspor mencapai 21,9 juta ton, dan menghasilkan devisa senilai USD20,597 juta.
Kendati demikian, Eddy optimistis akan kinerja sektor kelapa sawit di tahun 2025. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan konsumsi domestik melalui beberapa program mandatori biodiesel, maupun akselerasi perkebunan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produksi kelapa sawit. Selain itu, penundaan implementasi EUDR menjadi 31 Desember 2025 menurutnya memberikan waktu bagi pelaku usaha Indonesia untuk mempersiapkan perbaikan tata kelola produksi kelapa sawit yang lebih baik.
"Kami siap mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memelihara daya saing global industri sawit sebagai sumber makanan dan energi yang terbarukan sebagaimana digariskan dalam Asta Cita yang merupakan bagian dari visi dan misi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'," tegas Eddy.
Baca Juga: Implementasikan B50, Pemerintah Dorong Peningkatan Produktivitas Sawit
Akan tetapi, imbuh dia, kinerja itu lebih rendah dibandingkan tahun 2023 di mana para periode yang sama produksi sawit mencapai 36,2 juta ton, dengan ekspor mencapai 21,9 juta ton, dan menghasilkan devisa senilai USD20,597 juta.
Kendati demikian, Eddy optimistis akan kinerja sektor kelapa sawit di tahun 2025. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan konsumsi domestik melalui beberapa program mandatori biodiesel, maupun akselerasi perkebunan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produksi kelapa sawit. Selain itu, penundaan implementasi EUDR menjadi 31 Desember 2025 menurutnya memberikan waktu bagi pelaku usaha Indonesia untuk mempersiapkan perbaikan tata kelola produksi kelapa sawit yang lebih baik.
"Kami siap mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memelihara daya saing global industri sawit sebagai sumber makanan dan energi yang terbarukan sebagaimana digariskan dalam Asta Cita yang merupakan bagian dari visi dan misi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'," tegas Eddy.
(fjo)
Lihat Juga :
