Ekonomi Suriah Hancur, Sanksi dan Krisis Memperburuk Situasi
Selasa, 10 Desember 2024 - 16:22 WIB
loading...
A
A
A
Rezim Assad kehilangan kendali atas sebagian besar ladang minyaknya kepada kelompok-kelompok pemberontak termasuk kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai Negara Islam (ISIS) dan kemudian pasukan yang dipimpin Kurdi.
Sementara itu, sanksi-sanksi internasional sangat membatasi kemampuan pemerintah untuk mengekspor minyak. Dengan produksi minyak yang terus menurun hingga kurang dari 20.000 barel per hari (bph) di wilayah-wilayah yang dikuasai rezim, negara ini menjadi sangat bergantung pada impor dari Iran.
Seberapa Cepat Ekonomi Suriah Dibangun Kembali?
Sebelum tugas besar untuk membangun kembali kota-kota yang rusak, infrastruktur, sektor minyak dan pertanian dapat dimulai, diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai pemerintahan Suriah yang akan datang.
Beberapa pengamat Suriah telah memperingatkan bahwa diperlukan waktu hampir 10 tahun bagi negara ini untuk kembali ke tingkat PDB pada 2011 dan dua dekade untuk membangun kembali secara penuh. Mereka juga khawatir bahwa prospek Suriah dapat memburuk jika terjadi ketidakstabilan politik lebih lanjut.
Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sebuah kelompok yang terkait dengan al-Qaeda yang memimpin perebutan ibukota Suriah, Damaskus, pada akhir pekan lalu, mengatakan bahwa mereka kini sedang berusaha untuk membentuk sebuah pemerintahan yang baru. Namun, sanksi-sanksi internasional yang ketat terhadap Suriah masih berlaku.
HTS juga berada di bawah sanksi internasional, sebagai bagian dari penetapannya oleh Amerika Serikat dan PBB sebagai organisasi teroris. Negara-negara Barat dan Arab khawatir bahwa kelompok ini mungkin akan berusaha menggantikan rezim Assad dengan pemerintahan Islam garis keras. Ada seruan segera agar sanksi-sanksi tersebut dicabut atau dilonggarkan, namun hal ini bisa memakan waktu beberapa minggu atau bulan.
Baca Juga: Tanda-tanda Ekonomi Rusia Mulai Terpuruk, Putin Diambang Kesulitan
Analis senior di International Crisis Group, Delaney Simon, menulis pada hari Senin di X, bahwa Suriah adalah salah satu negara yang paling banyak mendapatkan sanksi di dunia. Dengan membiarkan pembatasan-pembatasan itu tetap berlaku sama saja dengan menarik permadani dari Suriah ketika negara ini sedang mencoba untuk berdiri," tulis Delaney dikutip dari DW, Selasa (10/12/2024).
Sementara itu, sanksi-sanksi internasional sangat membatasi kemampuan pemerintah untuk mengekspor minyak. Dengan produksi minyak yang terus menurun hingga kurang dari 20.000 barel per hari (bph) di wilayah-wilayah yang dikuasai rezim, negara ini menjadi sangat bergantung pada impor dari Iran.
Seberapa Cepat Ekonomi Suriah Dibangun Kembali?
Sebelum tugas besar untuk membangun kembali kota-kota yang rusak, infrastruktur, sektor minyak dan pertanian dapat dimulai, diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai pemerintahan Suriah yang akan datang.
Beberapa pengamat Suriah telah memperingatkan bahwa diperlukan waktu hampir 10 tahun bagi negara ini untuk kembali ke tingkat PDB pada 2011 dan dua dekade untuk membangun kembali secara penuh. Mereka juga khawatir bahwa prospek Suriah dapat memburuk jika terjadi ketidakstabilan politik lebih lanjut.
Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sebuah kelompok yang terkait dengan al-Qaeda yang memimpin perebutan ibukota Suriah, Damaskus, pada akhir pekan lalu, mengatakan bahwa mereka kini sedang berusaha untuk membentuk sebuah pemerintahan yang baru. Namun, sanksi-sanksi internasional yang ketat terhadap Suriah masih berlaku.
HTS juga berada di bawah sanksi internasional, sebagai bagian dari penetapannya oleh Amerika Serikat dan PBB sebagai organisasi teroris. Negara-negara Barat dan Arab khawatir bahwa kelompok ini mungkin akan berusaha menggantikan rezim Assad dengan pemerintahan Islam garis keras. Ada seruan segera agar sanksi-sanksi tersebut dicabut atau dilonggarkan, namun hal ini bisa memakan waktu beberapa minggu atau bulan.
Baca Juga: Tanda-tanda Ekonomi Rusia Mulai Terpuruk, Putin Diambang Kesulitan
Analis senior di International Crisis Group, Delaney Simon, menulis pada hari Senin di X, bahwa Suriah adalah salah satu negara yang paling banyak mendapatkan sanksi di dunia. Dengan membiarkan pembatasan-pembatasan itu tetap berlaku sama saja dengan menarik permadani dari Suriah ketika negara ini sedang mencoba untuk berdiri," tulis Delaney dikutip dari DW, Selasa (10/12/2024).
Lihat Juga :
