Tekan Polusi Udara, Penerapan BBM Standar Euro IV Perlu Segera Dimulai
Selasa, 17 Desember 2024 - 18:07 WIB
loading...
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa berbicara dalam acara Editorial Forum: Mendorong BBM Berkualitas di Indonesia di Jakarta, Selasa (17/12/2024). FOTO/M Faizal
A
A
A
JAKARTA - Penerapan bahan bakar minyak ( BBM ) dengan standar Euro 4 dinilai sudah harus mulai diterapkan meski secara bertahap di kota-kota besar Indonesia untuk menekan polusi udara. Hal itu penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 atau pun untuk menggapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah.
Dalam Editorial Forum bertajuk "Mendorong BBM Berkualitas di Indonesia" yang digelarInstitute for Essential Services Reform (IESR) bersama Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), dan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Selasa (17/12/2024), terungkap bahwa peningkatan kualitas BBM berdampak langsung terhadap peningkatan aspek lingkungan, kesehatan dan juga ekonomi.
Baca Juga: Rupiah Sentuh Rp16.050 per Dolar AS, Menko Airlangga: Tak Bisa Dilihat Cuma Sehari
Berdasarkan kajian yang dilakukan IESR di Jabodetabek, penerapan BBM berstandar Euro4 mulai dari 2025 hingga 2030 dapat mengurangi polusi udara, termasuk menurunkan polutan particulate matter (PM) 2,5 hingga 96% serta SOx, NOx hingga 82-98%. Sebaliknya, tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40% pada 2030 seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas transportasi.
Diketahui, BBM Euro 4 memiliki kandungan sulfur setara 50 ppm. Sementara, lebih dari 90% BBM yang beredar di pasar Indonesia masih memiliki kandungan sulfur tinggi, mencapai 150-2.000 ppm, tergantung jenisnya. Tingginya kandungan sulfur dalam BBM tersebut menyebabkan penurunan kualitas udara, yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesehatan, dan berujung padatingginya biaya pengobatan.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan, polusi udara di Jakarta telah menambah beban biaya kesehatan terkait polusi seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan penyakit jantung iskemik. Data BPJS menunjukkan, klaim pengobatan terkait polusi udara di Jakarta hampir mencapai Rp1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp471 miliar dan penyakit influenza, serta pneumonia sebesar Rp409 miliar. Tak hanya menimbulkan biaya untuk pengobatan, turunnya tingkat kesehatan akibat polusi menurutnya juga menekan produktivitas, yang akan menjadi penghambat tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045 yang harus didukung sumber daya manusia yang sehat dan produktif.
Baca Juga: Australia Peringatkan Penduduknya Bersiap Hadapi Panas Ekstrem
Dalam Editorial Forum bertajuk "Mendorong BBM Berkualitas di Indonesia" yang digelarInstitute for Essential Services Reform (IESR) bersama Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), dan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Selasa (17/12/2024), terungkap bahwa peningkatan kualitas BBM berdampak langsung terhadap peningkatan aspek lingkungan, kesehatan dan juga ekonomi.
Baca Juga: Rupiah Sentuh Rp16.050 per Dolar AS, Menko Airlangga: Tak Bisa Dilihat Cuma Sehari
Berdasarkan kajian yang dilakukan IESR di Jabodetabek, penerapan BBM berstandar Euro4 mulai dari 2025 hingga 2030 dapat mengurangi polusi udara, termasuk menurunkan polutan particulate matter (PM) 2,5 hingga 96% serta SOx, NOx hingga 82-98%. Sebaliknya, tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40% pada 2030 seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas transportasi.
Diketahui, BBM Euro 4 memiliki kandungan sulfur setara 50 ppm. Sementara, lebih dari 90% BBM yang beredar di pasar Indonesia masih memiliki kandungan sulfur tinggi, mencapai 150-2.000 ppm, tergantung jenisnya. Tingginya kandungan sulfur dalam BBM tersebut menyebabkan penurunan kualitas udara, yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesehatan, dan berujung padatingginya biaya pengobatan.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan, polusi udara di Jakarta telah menambah beban biaya kesehatan terkait polusi seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan penyakit jantung iskemik. Data BPJS menunjukkan, klaim pengobatan terkait polusi udara di Jakarta hampir mencapai Rp1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp471 miliar dan penyakit influenza, serta pneumonia sebesar Rp409 miliar. Tak hanya menimbulkan biaya untuk pengobatan, turunnya tingkat kesehatan akibat polusi menurutnya juga menekan produktivitas, yang akan menjadi penghambat tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045 yang harus didukung sumber daya manusia yang sehat dan produktif.
Baca Juga: Australia Peringatkan Penduduknya Bersiap Hadapi Panas Ekstrem
Lihat Juga :
