Wujudkan Ekonomi 8 Persen lewat Pembiayaan Kreatif Infrastruktur
loading...
A
A
A
Selain itu ada juga penerbitan obligasi atau sukuk daerah dan dana abadi yang berasal dari sisa lebih pembiyaan anggaran tahun berkenaan alias SILPA. Pada kesempatan yang sama, Ariyo Irhamna selaku peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu terkait dengan pembangunan infrastruktur.
"Berkaca pada pengalaman sebelumnya, tekanan yang besar untuk mewujudkan infrastruktur yang prima, terkadang melahirkan kegagalan koordinasi. Rata-rata outcome-nya tidak optimal,” ujarnya.
Lantas, Ariyo memberikan beberapa rekomendasi antara lain memperkuat pelaksanaan studi kelaikan atau feasibility study yang komprehensif. Studi itu, menurutnya, harus disertai juga dengan kajian yang bertalian dengan perubahan iklim serta lingkungan hidup.
Hal ini tambahnya, diperlukan karena investor serta lembaga pembiayaan saat ini sangat memperhatikan isu-isu tersebut sebelum memutuskan untuk turut serta dalam pembiayaan sebuah proyek infrastruktur.
Selain itu lanjutnya, pengurusan izin secara digital, terutama oleh pemerintah daerah harus semakin diperkuat dan digalakan. Tidah hanya itu skema kerja sama pemerintah dan swasta atau public private partnership pun harus semkain diperkuat.
"Terkait penyiapan areal komersial dari suatu proyek infrastruktur, mesti dilakukan sejak tahap perencanaan. Penyusunan areal ini perlu melibatkan pihak swasta sejak awal," katanya.
"Dengan adanya penyusunan areal tersebut sejak semula, pihak swasta bisa memperhitungkan nilai keuntungan yang bakal diperoleh jika turut membiayai infrastruktur itu," sambungnya.
Pratomo Ismu Jatmika selaku Wakil Direktur PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI) menimpali bahwa pendanaan kreatif juga perlu penjaminan infrastruktur. Penjaminan ini perlu dilakukan untuk meyakinkan misalnya pihak bank untuk membiayai suatu proyek infrastruktur ke depan.
"Jaminan ini juga melingkupi return yang akan didapatkan sebagaimana yang dijanjikan sejak semula, misalkan 12%,” pungkasnya.
"Berkaca pada pengalaman sebelumnya, tekanan yang besar untuk mewujudkan infrastruktur yang prima, terkadang melahirkan kegagalan koordinasi. Rata-rata outcome-nya tidak optimal,” ujarnya.
Lantas, Ariyo memberikan beberapa rekomendasi antara lain memperkuat pelaksanaan studi kelaikan atau feasibility study yang komprehensif. Studi itu, menurutnya, harus disertai juga dengan kajian yang bertalian dengan perubahan iklim serta lingkungan hidup.
Hal ini tambahnya, diperlukan karena investor serta lembaga pembiayaan saat ini sangat memperhatikan isu-isu tersebut sebelum memutuskan untuk turut serta dalam pembiayaan sebuah proyek infrastruktur.
Selain itu lanjutnya, pengurusan izin secara digital, terutama oleh pemerintah daerah harus semakin diperkuat dan digalakan. Tidah hanya itu skema kerja sama pemerintah dan swasta atau public private partnership pun harus semkain diperkuat.
"Terkait penyiapan areal komersial dari suatu proyek infrastruktur, mesti dilakukan sejak tahap perencanaan. Penyusunan areal ini perlu melibatkan pihak swasta sejak awal," katanya.
"Dengan adanya penyusunan areal tersebut sejak semula, pihak swasta bisa memperhitungkan nilai keuntungan yang bakal diperoleh jika turut membiayai infrastruktur itu," sambungnya.
Pratomo Ismu Jatmika selaku Wakil Direktur PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI) menimpali bahwa pendanaan kreatif juga perlu penjaminan infrastruktur. Penjaminan ini perlu dilakukan untuk meyakinkan misalnya pihak bank untuk membiayai suatu proyek infrastruktur ke depan.
"Jaminan ini juga melingkupi return yang akan didapatkan sebagaimana yang dijanjikan sejak semula, misalkan 12%,” pungkasnya.
Lihat Juga :
