Agenda BRICS Indonesia: Ini Alasan Kebijakan Prabowo Beda dengan Jokowi
loading...
A
A
A
Baca Juga: Sekutu Terus Tergerus, Sampai Kapan Iran Akan Bertahan?
Sebagai pemimpin de facto ASEAN, Indonesia secara historis telah memperjuangkan inisiatif-inisiatif seperti Kode Etik Laut Cina Selatan dan proses perdamaian Myanmar. Kepresidenannya di G20 semakin menegaskan perannya sebagai mediator antara kekuatan-kekuatan global. Tak ingin tertingal ini telah mendorong minat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS.
Bergabung dengan BRICS lebih awal dari negara-negara lain di kawasan ini memastikan bahwa Indonesia mempertahankan posisi kepemimpinannya di ASEAN. Bagi pemerintahan Prabowo, BRICS menawarkan sebuah platform untuk memajukan kepentingan Indonesia dalam hal keamanan maritim, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola global.
Ini adalah langkah strategis di luar keputusan ekonomi untuk memperkuat suaranya dalam isu-isu global dan mencegah sesama negara Asia Tenggara menyalipnya dalam membentuk agenda blok tersebut.
Langkah Indonesia
Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS menandai evolusi yang signifikan dalam kebijakan luar negeri. Dengan berpartisipasi dalam BRICS, Indonesia memposisikan diri sebagai pemain penting dalam diskusi global mengenai reformasi ekonomi dan pembangunan, menegaskan suaranya dalam tatanan dunia yang multi-kutub.
Indonesia memetakan jalur yang menyeimbangkan aliansi tradisional dengan peluang-peluang yang muncul, memperkuat perannya sebagai pemain yang dinamis dan independen di panggung dunia.
Langkah ini bukan berarti OECD tidak mungkin untuk Indonesia. Sebaliknya, pendekatan Prabowo mencerminkan strategi jalur ganda yang menghargai kedua aliansi untuk keuntungan masing-masing.
OECD tetap menjadi tujuan jangka panjang untuk meningkatkan tata kelola ekonomi Indonesia dan standar regulasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan Indonesia hubungan yang stabil dalam kerangka ekonomi Barat. Sementara itu, BRICS menawarkan jalan langsung bagi Indonesia untuk memperdalam hubungan dengan negara-negara yang ekonominya setara dan secara aktif membentuk kebijakan yang berdampak pada negara-negara di belahan dunia Selatan.
Sebagai pemimpin de facto ASEAN, Indonesia secara historis telah memperjuangkan inisiatif-inisiatif seperti Kode Etik Laut Cina Selatan dan proses perdamaian Myanmar. Kepresidenannya di G20 semakin menegaskan perannya sebagai mediator antara kekuatan-kekuatan global. Tak ingin tertingal ini telah mendorong minat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS.
Bergabung dengan BRICS lebih awal dari negara-negara lain di kawasan ini memastikan bahwa Indonesia mempertahankan posisi kepemimpinannya di ASEAN. Bagi pemerintahan Prabowo, BRICS menawarkan sebuah platform untuk memajukan kepentingan Indonesia dalam hal keamanan maritim, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola global.
Ini adalah langkah strategis di luar keputusan ekonomi untuk memperkuat suaranya dalam isu-isu global dan mencegah sesama negara Asia Tenggara menyalipnya dalam membentuk agenda blok tersebut.
Langkah Indonesia
Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS menandai evolusi yang signifikan dalam kebijakan luar negeri. Dengan berpartisipasi dalam BRICS, Indonesia memposisikan diri sebagai pemain penting dalam diskusi global mengenai reformasi ekonomi dan pembangunan, menegaskan suaranya dalam tatanan dunia yang multi-kutub.
Indonesia memetakan jalur yang menyeimbangkan aliansi tradisional dengan peluang-peluang yang muncul, memperkuat perannya sebagai pemain yang dinamis dan independen di panggung dunia.
Langkah ini bukan berarti OECD tidak mungkin untuk Indonesia. Sebaliknya, pendekatan Prabowo mencerminkan strategi jalur ganda yang menghargai kedua aliansi untuk keuntungan masing-masing.
OECD tetap menjadi tujuan jangka panjang untuk meningkatkan tata kelola ekonomi Indonesia dan standar regulasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan Indonesia hubungan yang stabil dalam kerangka ekonomi Barat. Sementara itu, BRICS menawarkan jalan langsung bagi Indonesia untuk memperdalam hubungan dengan negara-negara yang ekonominya setara dan secara aktif membentuk kebijakan yang berdampak pada negara-negara di belahan dunia Selatan.
Explore More