Berkontribusi terhadap Penerimaan Negara, Kenaikan Tarif PPN 1 Persen Bantu Perkokoh APBN Sehat

Jum'at, 27 Desember 2024 - 13:30 WIB
loading...
A A A
Kemudian, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memastikan bahwa peningkatan PPN digunakan untuk belanja yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial.

“Fokuskan belanja negara pada sektor yang dapat meningkatkan daya saing, seperti infrastruktur logistik dan teknologi. Berikan insentif pajak bagi pelaku UMKM dan sektor strategis untuk mengurangi beban mereka,” ucap Ariyo.

Pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk bantuan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah, yang mencakup bantuan pangan, potongan 50 persen untuk tagihan listrik, serta insentif perpajakan seperti perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5 untuk industri pada karya, serta berbagai insentif PPN. Total anggaran yang dialokasikan untuk stimulus ini mencapai Rp265,6 triliun untuk tahun 2025.

Menurut Ariyo, paket stimulus yang tepat sasaran dapat membantu masyarakat menengah bawah dan UMKM.

“Pastikan stimulus langsung menyasar kelompok yang paling rentan, seperti bantuan sosial tunai atau subsidi energi. Tingkatkan investasi di sektor produktif untuk menciptakan lapangan kerja,” ucapnya.

Pemerintah sendiri telah menyatakan komitmennya untuk terus mendengarkan berbagai masukan guna memperbaiki sistem dan kebijakan perpajakan yang adil. Pemerintahi berharap, melalui berbagai upaya ini, momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga, sekaligus melindungi masyarakat, serta memastikan kesehatan dan keberlanjutan APBN.

“Ini adalah sebuah paket lengkap komprehensif. Dengan terus melihat data, mendengar semua masukan, memberikan keseimbangan dan menjalankan tugas kita untuk menggunakan APBN dan perpajakan sebagai instrumen menjaga ekonomi, mewujudkan keadilan, dan gotong royong,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
(tar)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ribuan Sengketa Pajak...
Ribuan Sengketa Pajak Bermunculan, Perbedaan Tafsir Masih Jadi Pemicu Utama
Soal Hapus Pajak JHT,...
Soal Hapus Pajak JHT, Purbaya Masih Tunggu Data BPJS Ketenagakerjaan
Cara Mengajukan Pembetulan...
Cara Mengajukan Pembetulan Data PBB-P2 secara Online, Simak Syarat dan Tahapannya
Purbaya dan Said Iqbal...
Purbaya dan Said Iqbal Mau Makan Siang Bareng Besok, Ada Apa?
Dorong Budaya Taat Pajak,...
Dorong Budaya Taat Pajak, Bapenda DKI Jakarta Beri Apresiasi Wajib Pajak PKB Teladan
1.500 Buruh Bakal Geruduk...
1.500 Buruh Bakal Geruduk Kemenkeu Desak Penghapusan Pajak JHT, Ini 4 Tuntutan Utama
Taman Anggrek Ragunan,...
Taman Anggrek Ragunan, Wisata Agro Jakarta yang Turut Dorong Retribusi Daerah
Mengakhiri Beban Ganda...
Mengakhiri Beban Ganda Zakat dan Pajak
Pembebasan Denda PBB-P2...
Pembebasan Denda PBB-P2 Berlaku hingga 31 Desember 2026, Simak Ketentuannya
Rekomendasi
Membuka Kotak Pandoro...
Membuka Kotak Pandoro Dalam Kasus Eks Jampidsus
Rusia Diduga Bantu Iran...
Rusia Diduga Bantu Iran Gempur Pangkalan AS, Trump Akan Tanya Langsung Putin
4 Kapolda Jebolan Akpol...
4 Kapolda Jebolan Akpol 1995 Teman Seangkatan Kadiv Propam Irjen Abdul Karim
Berita Terkini
Indonesia Didorong Kuasai...
Indonesia Didorong Kuasai Teknologi dan Inovasi Perkuat Industrialisasi Hijau
Unilever Indonesia Bukukan...
Unilever Indonesia Bukukan Laba Bersih Rp2,1 Triliun di Semester I 2026
Ada Kabar Baik dari...
Ada Kabar Baik dari AS-Iran, Harga Minyak Dunia Rontok 1%
Perkuat Operasional...
Perkuat Operasional Rendah Karbon, Danone Indonesia Operasikan PLTS di 11 Pabrik
Tingkatkan Produktivitas...
Tingkatkan Produktivitas Petani, Mahindra-RMA Indonesia Luncurkan Mahindra OJA 3140
BBT Perkuat Ekosistem...
BBT Perkuat Ekosistem Industri Batam lewat Ekspansi Fiber dan 5G
Infografis
Negara-Negara Arab Kompak...
Negara-Negara Arab Kompak Menolak Bantu AS Serang Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved