Sepak Terjang Bea Cukai dalam Perbaikan Pelayanan dan Pengawasan Sepanjang 2020-2024
loading...
A
A
A
Tren peningkatan juga dialami pada penindakan TPT dan minerba, hingga pada tahun 2024 terdapat 3.201 penindakan TPT dan 59 penindakan minerba.
Kelima, Bea Cukai mengoptimalkan pengawasan di perbatasan melalui pengumpulan informasi dan pemetaan titik rawan pemasukan barang ilegal, sinergi penataan perbatasan, penataan kartu izin lintas batas (KILB), dan pengawasan kendaraan bermotor. Optimalisasi pengawasan perbatasan juga ditunjukkan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang yang diresmikan pada tahun 2024.
“Wilayah perbatasan merupakan pintu masuk yang sangat rentan terhadap aktivitas ilegal. Melalui optimalisasi pengawasan di perbatasan, diharapkan dapat menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman barang-barang ilegal dan berbahaya,” pungkas Nirwala.
Kedua, Bea Cukai melaksanakan audit kepabeanan dan cukai, melalui penerapan data analytic dalam audit, pelaksanaan intensifikasi teknologi dan informasi dalam audit (e-audit), serta penguatan unit analysis targeting dan utilisasi analyzing room. Penerapan audit juga merupakan extra effort Bea Cukai dalam menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.
Ketiga, pengembangan dan kolaborasi sistem aplikasi CEISA SIAP TANDING dengan pengadilan pajak, serta pembangunan dual integrated database dalam pelaksanaan keberatan.
Terakhir, keempat, optimalisasi penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai melalui pelaksanaan dialog penerimaan, pembentukan tim optimalisasi penerimaan, pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja Bea Cukai, dan pelaksanaan intimasi interviu perusahaan.
Hasilnya, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Dengan rincian, penerimaan bea masuk sebesar Rp53,0 triliun atau tumbuh 4,1% (yoy), penerimaan bea keluar sebesar Rp20,9 triliun atau tumbuh 53,6% (yoy), penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp216,9 triliun atau tumbuh 1,6% (yoy), dan penerimaan cukai MMEA dan EA sebesar Rp9,2 triliun atau tumbuh 13,9% (yoy).
“Keberhasilan implementasi program reformasi ini tentu melibatkan berbagai pihak, termasuk integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem kepabeanan dan cukai yang modern, transparan, dan akuntabel,” pungkas Nirwala.
Kelima, Bea Cukai mengoptimalkan pengawasan di perbatasan melalui pengumpulan informasi dan pemetaan titik rawan pemasukan barang ilegal, sinergi penataan perbatasan, penataan kartu izin lintas batas (KILB), dan pengawasan kendaraan bermotor. Optimalisasi pengawasan perbatasan juga ditunjukkan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang yang diresmikan pada tahun 2024.
“Wilayah perbatasan merupakan pintu masuk yang sangat rentan terhadap aktivitas ilegal. Melalui optimalisasi pengawasan di perbatasan, diharapkan dapat menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman barang-barang ilegal dan berbahaya,” pungkas Nirwala.
C. Optimalisasi Fungsi Revenue Collector
Sebagai Revenue Collector, Bea Cukai memiliki empat strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Pertama, Bea Cukai melakukan Joint Program dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui penetapan daftar sasaran bersama, pelaksanaan secondment, dan pengintegrasian data untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Kedua, Bea Cukai melaksanakan audit kepabeanan dan cukai, melalui penerapan data analytic dalam audit, pelaksanaan intensifikasi teknologi dan informasi dalam audit (e-audit), serta penguatan unit analysis targeting dan utilisasi analyzing room. Penerapan audit juga merupakan extra effort Bea Cukai dalam menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.
Ketiga, pengembangan dan kolaborasi sistem aplikasi CEISA SIAP TANDING dengan pengadilan pajak, serta pembangunan dual integrated database dalam pelaksanaan keberatan.
Terakhir, keempat, optimalisasi penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai melalui pelaksanaan dialog penerimaan, pembentukan tim optimalisasi penerimaan, pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja Bea Cukai, dan pelaksanaan intimasi interviu perusahaan.
Hasilnya, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Dengan rincian, penerimaan bea masuk sebesar Rp53,0 triliun atau tumbuh 4,1% (yoy), penerimaan bea keluar sebesar Rp20,9 triliun atau tumbuh 53,6% (yoy), penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp216,9 triliun atau tumbuh 1,6% (yoy), dan penerimaan cukai MMEA dan EA sebesar Rp9,2 triliun atau tumbuh 13,9% (yoy).
“Keberhasilan implementasi program reformasi ini tentu melibatkan berbagai pihak, termasuk integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem kepabeanan dan cukai yang modern, transparan, dan akuntabel,” pungkas Nirwala.
Lihat Juga :
