Impor 4 Komoditas Pangan Utama Dihentikan, Awas Bisa Picu Gejolak
loading...
Impor empat komoditas pangan utama -beras, jagung, gula konsumsi, dan garam- bakal dihentikan pemerintah mulai 2025. Ekonom memperingatkan, dampaknya jika tidak serius. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Impor empat komoditas pangan utama -beras, jagung, gula konsumsi, dan garam- bakal dihentikan pemerintah mulai tahun 2025, sebagai langkah ambisius untuk mencapai swasembada pangan. Meski kebijakan setop impor pangan patut diapresiasi sebagai langkah memperkuat kemandirian nasional, namun ekonom mengingatkan dampaknya terhadap stok dan harga pangan domestik.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat mengatakan, saat impor dihentikan, maka ketersediaan stok pangan sepenuhnya bergantung pada kemampuan produksi domestik.
"Jika produktivitas petani tidak optimal atau menghadapi tantangan seperti cuaca ekstrem, serangan hama, atau distribusi yang buruk, maka potensi defisit pasokan sangat besar. Situasi ini akan memicu kelangkaan pangan di pasar, yang berpotensi meningkatkan harga secara signifikan," ungkapnya, Jumat (17/1/2025).
Ia memberikan contoh pada komoditas beras, dimana fluktuasi kecil dalam pasokan sering kali langsung tercermin dalam kenaikan harga yang tajam, mengingat peran vital beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia.
Selanjutnya lonjakan harga pangan akan berdampak luas pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan pangan. Ketidakstabilan harga juga akan menciptakan ketidakpastian bagi sektor bisnis yang terkait dengan pangan, termasuk usaha kecil dan menengah di bidang pengolahan makanan.
"Selain itu, tanpa cadangan impor sebagai penyeimbang, ketergantungan pada produksi lokal akan membuat pasar domestik lebih rentan terhadap guncangan eksternal, seperti perubahan iklim atau bencana alam," paparnya.
Meski kebijakan setop impor ini rentan, dimana keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan terhadap sektor pertanian. Kebijakan ini menjadi sinyal positif terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan.
"Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini lebih bersifat simbolis atau propaganda politik daripada strategi yang siap diterapkan secara menyeluruh. Jika harga pangan melonjak atau stok domestik tidak mencukupi, besar kemungkinan pemerintah akan kembali membuka keran impor untuk meredam gejolak sosial dan ekonomi," jelasnya.
Tantangan
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat mengatakan, saat impor dihentikan, maka ketersediaan stok pangan sepenuhnya bergantung pada kemampuan produksi domestik.
"Jika produktivitas petani tidak optimal atau menghadapi tantangan seperti cuaca ekstrem, serangan hama, atau distribusi yang buruk, maka potensi defisit pasokan sangat besar. Situasi ini akan memicu kelangkaan pangan di pasar, yang berpotensi meningkatkan harga secara signifikan," ungkapnya, Jumat (17/1/2025).
Ia memberikan contoh pada komoditas beras, dimana fluktuasi kecil dalam pasokan sering kali langsung tercermin dalam kenaikan harga yang tajam, mengingat peran vital beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia.
Selanjutnya lonjakan harga pangan akan berdampak luas pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan pangan. Ketidakstabilan harga juga akan menciptakan ketidakpastian bagi sektor bisnis yang terkait dengan pangan, termasuk usaha kecil dan menengah di bidang pengolahan makanan.
"Selain itu, tanpa cadangan impor sebagai penyeimbang, ketergantungan pada produksi lokal akan membuat pasar domestik lebih rentan terhadap guncangan eksternal, seperti perubahan iklim atau bencana alam," paparnya.
Meski kebijakan setop impor ini rentan, dimana keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan terhadap sektor pertanian. Kebijakan ini menjadi sinyal positif terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan.
"Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini lebih bersifat simbolis atau propaganda politik daripada strategi yang siap diterapkan secara menyeluruh. Jika harga pangan melonjak atau stok domestik tidak mencukupi, besar kemungkinan pemerintah akan kembali membuka keran impor untuk meredam gejolak sosial dan ekonomi," jelasnya.
Tantangan
Lihat Juga :
