Tarik Ulur Kerajaan Kaya Minyak Gabung BRICS, Arab Saudi Takut AS?
loading...
Arab Saudi buka suara soal nasib keanggotaan BRICS, setelah sebelumnya menolak bergabung meski mendapatkan undangan menjadi anggota penuh kelompok negara-negara berkembang terdepan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Arab Saudi buka suara soal nasib keanggotaan BRICS , setelah sebelumnya menolak bergabung meski mendapatkan undangan menjadi anggota penuh kelompok negara- negara berkembang terdepan yang dipimpin Rusia-China. Menteri Ekonomi dan Perencaan Negara, Faisal Al-Ibrahim mengatakan masih mengevaluasi peluang menjadi member BRICS.
Sebelumnya blok ekonomi yang dibangun pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, yang kemudian Afrika Selatan bergabung dua tahun kemudian, sedang gencar melakukan ekspansi. Pada tahun lalu, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab resmi menjadi anggota penuh BRICS per 1 Januari 2024.
Perluasan BRICS tidak berhenti, ketika menerima Indonesia sebagai anggota penuh pada Januari 2025. Di sisi lain kerajaan kaya minyak, Arab Saudi masih menilai apakah akan bergabung dengan blok tersebut.
"Kami telah diundang ke BRICS, mirip dengan bagaimana kami telah diundang ke banyak platform multilateral lainnya di masa lalu secara historis," kata menteri ekonomi Saudi seperti dilansir Bloomberg pada sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
"Kami menilai banyak aspek berbeda sebelum keputusan dibuat dan saat ini, kami berada di tengah-tengah itu," bebernya.
Selain itu Al-Ibrahim juga menekankan bahwa Riyadh "selalu fokus untuk mendorong lebih banyak dialog global."
Seperti diketahui kerajaan Arab Saudi bersama dengan lima negara lainnya, telah diundang untuk menjadi anggota kelompok tersebut selama KTT BRICS ke-15, yang diadakan di Johannesburg pada Agustus 2023. Penolakan juga dilontarkan oleh Argentina, setelah Presiden Javier Milei menentang langkah tersebut untuk membalikkan sikap pendahulunya, Alberto Fernandez.
Selanjutnya BRICS tidak bergeming dengan penolakan kedua negara itu, untuk terus melakukan perluasan. Pada bulan lalu, pembantu presiden Rusia Yuri Ushakov mengumumkan, BRICS telah menyetujui status 'negara mitra' untuk Belarusia, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, dan Uzbekistan – yang mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Status mitra ditetapkan pada KTT BRICS terbaru, yang diselenggarakan oleh Rusia di Kazan pada Oktober 2024. Label negara mitra BRICS dimaksudkan sebagai alternatif keanggotaan, setelah lebih dari 30 negara mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara berkembang tersebut.
Pemegang status ini dapat berpartisipasi secara permanen dalam sesi khusus KTT BRICS, pertemuan tingkat menteri, dan acara tingkat tinggi lainnya. Mitra juga dapat berkontribusi pada dokumen hasil kelompok, tetapi tidak mengambil bagian dalam persetujuan dokumen atau pemungutan suara.
Sebelumnya blok ekonomi yang dibangun pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, yang kemudian Afrika Selatan bergabung dua tahun kemudian, sedang gencar melakukan ekspansi. Pada tahun lalu, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab resmi menjadi anggota penuh BRICS per 1 Januari 2024.
Perluasan BRICS tidak berhenti, ketika menerima Indonesia sebagai anggota penuh pada Januari 2025. Di sisi lain kerajaan kaya minyak, Arab Saudi masih menilai apakah akan bergabung dengan blok tersebut.
"Kami telah diundang ke BRICS, mirip dengan bagaimana kami telah diundang ke banyak platform multilateral lainnya di masa lalu secara historis," kata menteri ekonomi Saudi seperti dilansir Bloomberg pada sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
"Kami menilai banyak aspek berbeda sebelum keputusan dibuat dan saat ini, kami berada di tengah-tengah itu," bebernya.
Selain itu Al-Ibrahim juga menekankan bahwa Riyadh "selalu fokus untuk mendorong lebih banyak dialog global."
Seperti diketahui kerajaan Arab Saudi bersama dengan lima negara lainnya, telah diundang untuk menjadi anggota kelompok tersebut selama KTT BRICS ke-15, yang diadakan di Johannesburg pada Agustus 2023. Penolakan juga dilontarkan oleh Argentina, setelah Presiden Javier Milei menentang langkah tersebut untuk membalikkan sikap pendahulunya, Alberto Fernandez.
Selanjutnya BRICS tidak bergeming dengan penolakan kedua negara itu, untuk terus melakukan perluasan. Pada bulan lalu, pembantu presiden Rusia Yuri Ushakov mengumumkan, BRICS telah menyetujui status 'negara mitra' untuk Belarusia, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, dan Uzbekistan – yang mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Status mitra ditetapkan pada KTT BRICS terbaru, yang diselenggarakan oleh Rusia di Kazan pada Oktober 2024. Label negara mitra BRICS dimaksudkan sebagai alternatif keanggotaan, setelah lebih dari 30 negara mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara berkembang tersebut.
Pemegang status ini dapat berpartisipasi secara permanen dalam sesi khusus KTT BRICS, pertemuan tingkat menteri, dan acara tingkat tinggi lainnya. Mitra juga dapat berkontribusi pada dokumen hasil kelompok, tetapi tidak mengambil bagian dalam persetujuan dokumen atau pemungutan suara.
(akr)
Lihat Juga :
