Tjakep! Perusahaan Besar Mau Belikan Vaksin Covid-19 untuk Karyawannya

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pengusaha-pengusaha besar yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berkomitmen untuk membeli vaksin Covid-19 secara mandiri atau berbayar. Bahkan, beberapa pengusaha tersebut juga bakal membeli vaksin untuk para karyawannya.

"Saya dapat tanggapan positif dari Kadin, di sini ada grup Lippo, grup Astra, grup Sinarmas, grup Medco, yang bukan tidak mungkin mereka juga berani untuk membeli vaksin sendiri untuk kebutuhan karyawan mereka," ujar Erick dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/9/2020). (Baca: Vaksin Merah Putih Capai 40%, Menristek: Triwulan 2021 Bisa Diproduksi )

Hingga saat ini, Erick tengah berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam rangka penyaluran vaksin Covid-19 yang dikembangkan PT Bio Farma (Persero).

"Kita harapkan, program kesehatan ini jadi sangat penting. Tapi tidak kalah pentingnya review program tambahan yang akan kita bicarakan satu dua hari ini," kata mantan bos Klub Inter Milan itu. (Baca juga: Lionel Messi Gabung Inter Milan, Ausilio: Fans Jangan Halu )

Sebelumnya, Erick menyebut pemberian bantuan vaksin Covid-19 dari pemerintah akan menggunakan data dari BPJS Kesehatan. Bantuan vaksin tersebut, akan diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

Erick pun tak menampik penyaluran vaksin Covid-19 nantinya menggunakan dua skema yaitu berbayar dan bantuan dari pemerintah. "Kita harapkan juga vaksin ini ada sendiri dua tipe macam vaksin: ada vaksin yang memang bantuan dari pemerintah melalui data BPJS Kesehatan, yang memang ada 93 juta orang yang sangat memerlukan," ujar Erick. (Baca juga: Tepat 6 Bulan, Ini Sebaran 180.646 Kasus Covid-19 di Indonesia )

Mantan Bos Mahaka Media Group kembali menegaskan, penyaluran vaksin Covid-19 berbayar hanya untuk mengurangi beban APBN pemerintah. Selain itu, tambah Erick, vaksin berbayar ini juga dikhususkan untuk rakyat yang mampu.

"Tapi program yang mandiri juga kita libatkan karena kita tahu banyak juga pihak-pihak yang mampu membeli. Kita tidak mau nanti beban keseluruhan ini jadi beban pemerintah," kata dia.