Redam Efek Status Negara Berkembang RI Dicabut, Airlangga Pilih Jalur Bilateral

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis, masalah Generalized System of Preference (GSP) yang timbul dari penghapusan status RI sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS) bisa diselesaikan oleh kedua negara secara bilateral. GSP merupakan fasilitas perdagangan yang didapatkan Indonesia dari AS terkait dengan status RI sebagai negara berkembang.

(Baca Juga: AS Keluarkan RI dari Daftar Negara Berkembang, Menko Airlangga Tidak Khawatir
GSP merupakan kebijakan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, dalam bentuk manfaat pemotongan bea masuk impor. Namun jika Indonesia kini masuk dalam daftar negara maju, maka tak lagi bisa menikmati fasilitas tersebut.

Meski hal tersebut akan sangat berdampak pada ongkos ekspor Indonesia ke AS kian tinggi, Airlangga memastikan persoalan perdagangan bisa diselesaikan secara bilateral. Menurutnya, kedua negara sedang menyusun perjanjian perdagangan.

"Kalau biaya ekspor-impor kan ada perjanjian yang sedang di proses. Itu bisa diselesaikan secara bilateral," ujar Airlangga di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Lebih lanjut dia menjabarkan saat ini perekonomian Indonesia berada di posisi ke 15 di tataran negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-20. Selain itu, dari ukuran daya beli kekuatan ekonomi Indonesia berada di posisi ke-7 dibanding negara-negara G-20 lainnya "Masak mau dianggap berkembang terus. Kita kadang-kadang udah maju tapi enggak mau maju," ungkapnya.

Sekedar informasi, Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan memasukkan ke negara maju, yang disampaikan pada Senin (10/2) lalu. Selain Indonesia, terdapat sejumlah negara yang juga dihapus AS dari daftar negara-negara berkembang, diantaranya Argentina, Brazil, China, Hong Kong, India, Malaysia, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Ukraina, hingga Vietnam.