Sri Mulyani: Dampak AS Hapus RI dari Daftar Negara Berkembang Tak Besar
Senin, 24 Februari 2020 - 19:53 WIB
Sri Mulyani: Dampak AS Hapus RI dari Daftar Negara Berkembang Tak Besar
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai penghapusan Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS) bakal menjadi pemacu untuk menjadi semakin kompetitif. Meski penghapusan tersebut berpotensi menghilangkan beberapa fasilitas seperti keringanan bea masuk bagi Indonesia yang akibatnya memperbesar biaya ekspor.
"Karena Indonesia selama ini sudah masuk sebagai negara berpendapatan menengah, jadi ya memang harus terus meningkatkan competitivenes kita aja," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (24/2/2020).
(Baca Juga: Redam Efek Status Negara Berkembang RI Dicabut, Airlangga Pilih Jalur Bilateral )
Lebih lanjut Ia menerangkan, dampak dari AS mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang terkait Countervailing Duties (CVDs) tidaklah spesifik. Pasalnya terang dia hanya beberapa komoditas saja yang akan mendapatkan tambahan bea masuk untuk mengimbangi efek dari subsidi yang diberikan oleh negara untuk eksportir.
"Sebenarnya ya kalau dilihat dari pengumuman itu lebih ke countervailing duty dan itu sangat spesific untuk CVD. Apalagi selama ini di Indonesia hanya sektor 5 komoditas yang menikmati itu, jadi sebetulnya egga terlalu besar sekali pengaruhnya kepada perdagangan kita," jelasnya.
Terlebih terang dia mengenai fasilitas Generalize System of Preference (GSP) masih belum ditetapkan. GSP merupakan kebijakan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, dalam bentuk manfaat pemotongan bea masuk impor. Namun jika Indonesia kini masuk dalam daftar negara maju, maka tak lagi bisa menikmati fasilitas tersebut.
"GSP masih belum ditetapkan, jadi kita akan tetap lakukan upaya terbaik untuk tetap dapat GSP itu. Dan tentu kita juga akan lihat dari sisi industri untuk semakin kompetitif," ungkap Menkeu.
"Karena Indonesia selama ini sudah masuk sebagai negara berpendapatan menengah, jadi ya memang harus terus meningkatkan competitivenes kita aja," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (24/2/2020).
(Baca Juga: Redam Efek Status Negara Berkembang RI Dicabut, Airlangga Pilih Jalur Bilateral )
Lebih lanjut Ia menerangkan, dampak dari AS mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang terkait Countervailing Duties (CVDs) tidaklah spesifik. Pasalnya terang dia hanya beberapa komoditas saja yang akan mendapatkan tambahan bea masuk untuk mengimbangi efek dari subsidi yang diberikan oleh negara untuk eksportir.
"Sebenarnya ya kalau dilihat dari pengumuman itu lebih ke countervailing duty dan itu sangat spesific untuk CVD. Apalagi selama ini di Indonesia hanya sektor 5 komoditas yang menikmati itu, jadi sebetulnya egga terlalu besar sekali pengaruhnya kepada perdagangan kita," jelasnya.
Terlebih terang dia mengenai fasilitas Generalize System of Preference (GSP) masih belum ditetapkan. GSP merupakan kebijakan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, dalam bentuk manfaat pemotongan bea masuk impor. Namun jika Indonesia kini masuk dalam daftar negara maju, maka tak lagi bisa menikmati fasilitas tersebut.
"GSP masih belum ditetapkan, jadi kita akan tetap lakukan upaya terbaik untuk tetap dapat GSP itu. Dan tentu kita juga akan lihat dari sisi industri untuk semakin kompetitif," ungkap Menkeu.
(akr)
Lihat Juga :
