Ketidakharmonisan Pemerintah dan Regulator Bisa Sebabkan Capital Outflow
Minggu, 06 September 2020 - 23:00 WIB
loading...
Para Anggota KSSK. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah mengingatkan, bila benar terjadi ketidakharmonisan antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , dampaknya akan menimbulkan shock dan berdampak negatif di pasar keuangan. Dampak lanjutannya memicu ketidakpercayaan pasar yang kemudian berpotensi menahan aliran modal asing masuk.
"Bahkan investasi yang ada di dalam negeri akan keluar atau capital outflow . Akibatnya adalah rupiah tertekan melemah dan IHSG bisa jatuh. Kita berharap pemerintah bersama BI dan OJK bisa bersinergi dalam menyelesaikan krisis akibat pandemi ini," ujar Piter di Jakarta, Minggu (6/9/2020). ( Baca juga:Tak Henti-Henti, Menteri Teten Terus 'Sanjung' UMKM )
Pengamat ekonomi dari Indef, Nailul Huda, juga mengingatkan akan kacau bila BI diintervensi oleh pemerintah. Menurutnya, ini seperti kembali ke jaman Orde Baru. "Dampaknya memicu capital outflow. Investor tidak akan memandang Indonesia sebagai negara tujuan modal. Modal akan lari ke negara-negara berkembang lainnya," ujar Huda.
Sementara Economist TanamDuit Ferry Latuhihin menilai soal ketidakharmonisan pemerintah BI dan OJK tidak terkait posisi Menkeu atau Menko. "Kalau terjadi dispute antara instansi ini, belum tentu melibatkan Menkeu atau Menko," ujar Ferry.
Menurutnya, peran OJK sebagai pengawas sistem perbankan juga tidak perlu dikembalikan lagi ke BI. Justru yang perlu dilakukan adalah pemerintah melalui Menkeu atau Menko melakukan investigasi mencari celah kelemahan OJK dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas perbankan.
Langkah itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada indikasi terjadinya Moral Hazard. Kalau ada berarti terdapat celah dalam sistem pengawasan. Maka sistemnya yang harus dibenahi. ( Baca juga:Karyawan Positif Corona, Kominfo Perpanjang WFH Hingga Pekan Depan )
"Mereformasi di tengah badai pandemi ini saya rasa bukan waktu yang tepat. Sebab bisa mengirim sinyal negatif ke para pelaku pasar dan ekonomi," ujarnya.
"Bahkan investasi yang ada di dalam negeri akan keluar atau capital outflow . Akibatnya adalah rupiah tertekan melemah dan IHSG bisa jatuh. Kita berharap pemerintah bersama BI dan OJK bisa bersinergi dalam menyelesaikan krisis akibat pandemi ini," ujar Piter di Jakarta, Minggu (6/9/2020). ( Baca juga:Tak Henti-Henti, Menteri Teten Terus 'Sanjung' UMKM )
Pengamat ekonomi dari Indef, Nailul Huda, juga mengingatkan akan kacau bila BI diintervensi oleh pemerintah. Menurutnya, ini seperti kembali ke jaman Orde Baru. "Dampaknya memicu capital outflow. Investor tidak akan memandang Indonesia sebagai negara tujuan modal. Modal akan lari ke negara-negara berkembang lainnya," ujar Huda.
Sementara Economist TanamDuit Ferry Latuhihin menilai soal ketidakharmonisan pemerintah BI dan OJK tidak terkait posisi Menkeu atau Menko. "Kalau terjadi dispute antara instansi ini, belum tentu melibatkan Menkeu atau Menko," ujar Ferry.
Menurutnya, peran OJK sebagai pengawas sistem perbankan juga tidak perlu dikembalikan lagi ke BI. Justru yang perlu dilakukan adalah pemerintah melalui Menkeu atau Menko melakukan investigasi mencari celah kelemahan OJK dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas perbankan.
Langkah itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada indikasi terjadinya Moral Hazard. Kalau ada berarti terdapat celah dalam sistem pengawasan. Maka sistemnya yang harus dibenahi. ( Baca juga:Karyawan Positif Corona, Kominfo Perpanjang WFH Hingga Pekan Depan )
"Mereformasi di tengah badai pandemi ini saya rasa bukan waktu yang tepat. Sebab bisa mengirim sinyal negatif ke para pelaku pasar dan ekonomi," ujarnya.
(uka)
Lihat Juga :
