15 Negara Bakal Dapat Negosiasi Istimewa dari AS, Bagaimana Indonesia?

Senin, 28 April 2025 - 11:00 WIB
loading...
15 Negara Bakal Dapat...
Swiss disebut menjadi salah satu dari 15 negara yang mendapatkan hak istimewa untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif impor terbaru. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Swiss disebut menjadi salah satu dari 15 negara yang mendapatkan hak 'istimewa' untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif impor terbaru. Belum diungkap secara rinci, deretan negara ini bakal dibantu mencapai kesepakatan setelah tarif AS menghantam puluhan negara dan mengguncang pasar global.

Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter dalam sebuah wawancara dengan SRF mengaku, "puas" dengan pembicaraan di Washington minggu ini yang mencakup konferensi Dana Moneter Internasional (IMF) dan pertemuan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

"Amerika Serikat telah mendefinisikan sekelompok 15 negara yang ingin mencari... solusi cepat dalam hal tarif ini. Swiss adalah bagian dari kelompok 15 negara ini," katanya kepada wartawan secara terpisah di Washington.

Baca Juga: Bos Perusahaan AS Ramai-ramai Teriak Soal Dampak Tarif Trump

Tidak dibeberkan secara jelas siapa 14 negara lain yang masuk dalam daftar, tetapi Ia mengatakan kepada SRF bahwa, "AS bakal melakukan – saya akan mengatakan agak istimewa – negosiasi dan menemukan solusi" dengan kelompok itu,".

Sebelumnya pemerintahan Trump menghentikan beberapa rencana tarif yang paling ketat, produk yang diimpor dari Swiss telah ditetapkan bakal dikenakan tarif 31% - lebih tinggi dari tarif 20% pada barang-barang asal Uni Eropa. Diketahui Swiss bukan merupakan anggota blok 27 negara.

Menurut data yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Swiss di Washington, AS telah menjadi pasar ekspor barang terpenting Swiss di seluruh dunia sejak 2021, sedangkan Swiss merupakan pasar ekspor terpenting keempat untuk layanan AS.

Volume perdagangan bilateral barang dan jasa antara Swiss dan AS mencapai total USD185,9 miliar pada tahun 2023, kata kedutaan di situs webnya.

Sementara itu Keller-Sutter menekankan, nota kesepahaman akan disusun setelah negosiasi dapat dimulai. Sebuah dokumen juga akan menjabarkan topik yang paling penting, dan "kami juga mempunyai tugas. Ini tidak mudah di pemerintahan AS," katanya.

"Pihak berwenang AS secara jelas menyatakan keinginan mereka untuk menemukan solusi dengan Swiss," kata Keller-Sutter kepada SRF.

Dia mengatakan tidak ada jadwal yang ditetapkan, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk bergerak maju dengan cepat "karena ketidakpastian adalah racun bagi ekonomi."

Sebagai informasi tarif yang disebut "Hari Pembebasan" Trump pada 2 April itu telah memicu gejolak di pasar saham dunia. Seminggu kemudian, Trump berbicara melalui telepon dengan Keller-Sutter dalam percakapan yang fokus pada tarif. Dia menekankan "peran penting perusahaan dan investasi Swiss" di AS.

Beberapa jam kemudian, Trump mengumumkan untuk menghentikan tarif baru yang curam di sekitar 60 negara selama 90 hari. Hingga menghembuskan spekulasi di beberapa media Swiss bahwa obrolannya dengan Trump mungkin berperan dalam perubahan arah AS.

Baca Juga: Lawan Tarif Trump, Kemendag Siapkan 21 Perjanjian Dagang Baru dengan Berbagai Negara

Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis, selama perjalanan ke Beijing, mengatakan tarif AS telah mendorong negara-negara yang terkena dampak ke dalam "semacam koalisi" untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat.

(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tarif Trump 18% Mengancam...
Tarif Trump 18% Mengancam Komoditas Unggulan Nasional, RI Rayu AS Minta Pengecualian
Buntut Dugaan Kerja...
Buntut Dugaan Kerja Paksa, Indonesia Terancam Digetok Tarif Baru dari AS
China Komitmen Borong...
China Komitmen Borong Produk Pertanian AS Senilai Rp301 Triliun hingga 2028
Demi Gencatan Dagang...
Demi Gencatan Dagang Berlanjut, China Beri Sinyal Terima Kenaikan Tarif AS
Bank Dunia: Ketidakpastian...
Bank Dunia: Ketidakpastian Global Lebih Mengancam Ekonomi Asia Dibanding Tarif Trump
Produk AS Masuk RI Bawa...
Produk AS Masuk RI Bawa Logo Halal Sendiri, Kepala BPJPH Buka Suara
Perundingan Iran-AS...
Perundingan Iran-AS Hasilkan 4 Kesepakatan Utama, Negosiator Teheran Sempat Walkout
Meski IRGC Tutup Selat...
Meski IRGC Tutup Selat Hormuz, Perundingan Damai AS dan Iran Digelar di Swiss
Swiss: Perundingan AS...
Swiss: Perundingan AS dan Iran Berlanjut di Burgenstock
Rekomendasi
Jaksa KPK Limpahkan...
Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara Mantan Ketua PN Depok ke Pengadilan Bandung
UKM Malaysia Tembus...
UKM Malaysia Tembus Peringkat 7 Dunia THE Sustainability Impact Ratings 2026
Pengurus PPP Laporkan...
Pengurus PPP Laporkan Toni, Badri, dan Saiful Hakim ke Polda Metro Atas Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan
Berita Terkini
Kantongi Pendanaan USD11,3...
Kantongi Pendanaan USD11,3 Juta, FLOQ Pacu Integrasi Teknologi Blockchain
Tanpa Kompensasi, Harga...
Tanpa Kompensasi, Harga Asli Pertamax Tembus Rp20.000 per Liter
Pacu Sektor Pariwisata,...
Pacu Sektor Pariwisata, TikTok GO Integrasikan Konten Kreator dengan Sistem Pemesanan Tiket
AHY Ungkap Ego Sektoral...
AHY Ungkap Ego Sektoral Jadi Hambatan Tata Kelola Kebandarudaraan
Danamon Gelar DIVE-Chapter...
Danamon Gelar DIVE-Chapter Youth, Kenalkan Perbankan ke Generasi Muda
Asabri Gandeng Bio Farma...
Asabri Gandeng Bio Farma Edukasi Kanker Serviks di Sespim Polri
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved