RAPBN 2021 Dinilai Ringkih dan Bisa Merugikan Bangsa

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, desain Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2021 tidak kokoh. Selain itu, RAPBN ini juga tidak solid dan terkesan kompromistis.

"Apakah karena lobi, atau apa juga tidak tahu. Malahan ada UU yang juga tiba tiba disahkan kala pandemi, dalam waktu cepat disahkan, seperti UU minerba," kata Ekonom Senior Indef Didin Damanhuri saat diskusi daring di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Seharusnya, RAPBN 2021 ini bisa sukses seperti AS yang menangani depresi atau seperti Thailand yang bisa mendongkrak daya beli. Dengan demikian, Indonesia perlu nota APBN yang harus dipikirkan matang-matang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga perlu catatan kritis agar RAPBN ini tidak akan merugikan bangsa nantinya. ( Baca juga:Simalakama Pengangkatan Staf Ahli buat Direksi BUMN )

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin target pertumbuhan ekonomi di 2021 yang dipatok oleh RAPBN 2021 realistis. Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi 4,5% hingga 5,5% pada tahun depan. Namun menurut Didin, angka tersebut mustahil dicapai kalau RAPBN 2021 belum diperbaiki. ( Baca juga:Corona Masih Tinggi Dinilai Bisa Memicu Jatuhnya Korban di Pilkada )

"Kalau sudah begini, nanti target target pertumbuhan ekonomi yang 5%, jangan-jangan maksimal hanya bisa tumbuh 2%. Bahkan bisa 0% malahan bisa bisa minus," ungkap Didin.

Bahkan, kemiskinan, menurut dia, bisa di atas 10%. Sekarang saja, kemiskinan yang ekstrem atau yang rentan sudah nambah 8%. "Yang rentan miskin dari 100 juta sudah 150 juta sekarang. Jadi secara keseluruhan bisa naik di atas 10%. Ketimpangan juga bisa di atas 4% karena dampak pembangunan infrastruktur yang lebih mendahulukan perusahaan besar," katanya.