Negara-negara Ini Melakukan PHK Massal PNS, Indonesia Menyusul?
Selasa, 15 Juli 2025 - 11:33 WIB
loading...
Sejumlah negara telah melakukan PHK besar-besaran terhadap PNS pada 2025 sebagai langkah efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah negara telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025 sebagai langkah efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi.
Di Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri mulai memberhentikan 1.353 pegawai sejak Juli 2025, termasuk 1.107 pegawai sipil dan 246 staf dinas luar negeri. Pengurangan ini merupakan bagian dari rencana reorganisasi besar-besaran yang mencakup penyederhanaan unit birokrasi dan penutupan beberapa kantor.
Baca Juga: Anggaran Dipangkas, Deplu AS PHK Pegawai Besar-besaran dalam Beberapa Hari Mendatang
Departemen Efisiensi Pemerintah sebelumnya melaporkan, sekitar 75.000 pegawai federal juga ditawari pengunduran diri sukarela sebagai antisipasi PHK, dengan total PHK mencapai hampir 4 persen dari 2,3 juta pegawai pemerintah federal.
Vietnam juga menyetujui reformasi birokrasi yang memangkas hingga 20 persen pegawai negeri sipil. Jumlah kementerian berkurang dari 18 menjadi 14 mulai Maret 2025, dan undang-undang baru membuka jalan bagi PHK ASN hingga 15-20 persen, termasuk pekerja di lembaga dan saluran televisi negara.
Di Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri mulai memberhentikan 1.353 pegawai sejak Juli 2025, termasuk 1.107 pegawai sipil dan 246 staf dinas luar negeri. Pengurangan ini merupakan bagian dari rencana reorganisasi besar-besaran yang mencakup penyederhanaan unit birokrasi dan penutupan beberapa kantor.
Baca Juga: Anggaran Dipangkas, Deplu AS PHK Pegawai Besar-besaran dalam Beberapa Hari Mendatang
Departemen Efisiensi Pemerintah sebelumnya melaporkan, sekitar 75.000 pegawai federal juga ditawari pengunduran diri sukarela sebagai antisipasi PHK, dengan total PHK mencapai hampir 4 persen dari 2,3 juta pegawai pemerintah federal.
Vietnam juga menyetujui reformasi birokrasi yang memangkas hingga 20 persen pegawai negeri sipil. Jumlah kementerian berkurang dari 18 menjadi 14 mulai Maret 2025, dan undang-undang baru membuka jalan bagi PHK ASN hingga 15-20 persen, termasuk pekerja di lembaga dan saluran televisi negara.
Lihat Juga :
