Angka Kemiskinan Indonesia Turun, Ekonom Ragukan Data BPS
Sabtu, 26 Juli 2025 - 16:00 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Media, disparitas delapan kali lipat antara data BPS dan Bank Dunia menandakan adanya masalah serius dalam definisi kemiskinan yang digunakan pemerintah. Ia mengkritisi pendekatan berbasis pengeluaran yang selama hampir lima dekade tidak mengalami pembaruan signifikan.
Lebih lanjut, Media menyoroti sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menyebut garis kemiskinan yang terlalu rendah menyebabkan banyak masyarakat rentan tidak masuk dalam kategori miskin dan akhirnya tidak mendapatkan bantuan.
"Definisi kemiskinan yang terlalu sempit membuat banyak warga yang semestinya berhak menerima bantuan justru terabaikan. Ini ironis di tengah komitmen pemerintah mengentaskan kemiskinan," tegasnya.
Baca Juga: Bank Dunia: 68,3% Penduduk Indonesia Hidup Miskin dengan Pendapatan Rp1,51 Juta per Bulan
CELIOS menilai penurunan angka kemiskinan sebesar 0,1 persen poin bukanlah capaian signifikan. Pasalnya, penurunan tersebut tidak sebanding dengan tantangan struktural yang masih dihadapi, seperti ketimpangan pendapatan, inflasi pangan, dan akses pekerjaan layak.
Lebih lanjut, Media menyoroti sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menyebut garis kemiskinan yang terlalu rendah menyebabkan banyak masyarakat rentan tidak masuk dalam kategori miskin dan akhirnya tidak mendapatkan bantuan.
"Definisi kemiskinan yang terlalu sempit membuat banyak warga yang semestinya berhak menerima bantuan justru terabaikan. Ini ironis di tengah komitmen pemerintah mengentaskan kemiskinan," tegasnya.
Baca Juga: Bank Dunia: 68,3% Penduduk Indonesia Hidup Miskin dengan Pendapatan Rp1,51 Juta per Bulan
CELIOS menilai penurunan angka kemiskinan sebesar 0,1 persen poin bukanlah capaian signifikan. Pasalnya, penurunan tersebut tidak sebanding dengan tantangan struktural yang masih dihadapi, seperti ketimpangan pendapatan, inflasi pangan, dan akses pekerjaan layak.
Lihat Juga :
