Tinggalkan Era Buruh Murah, Vietnam Targetkan Jadi Macan Asia Baru di 2045
Rabu, 20 Agustus 2025 - 20:10 WIB
loading...
Presiden Vietnam To Lam saat bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing pada 19 Agustus 2024. Keduanya menyaksikan upacara penghormatan. FOTO/AP
A
A
A
JAKARTA - Vietnam mencanangkan ambisi besar untuk menjadi negara makmur menjelma menjadi macan Asia baru pada 2045. Demi mewujudkan target tersebut, pemerintah melakukan perombakan ekonomi menyeluruh guna menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan perdagangan, jebakan pendapatan menengah, hingga ancaman perubahan iklim.
Ambisi Vietnam ini mengikuti kesuksesan negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan yang sebelumnya dijuluki "Macan Asia". Transformasi Vietnam telah luar biasa, pendapatan per kapita atau kesejahteraan berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP) melonjak lebih dari 13 kali lipat dari USD 1.200 pada 1990 menjadi USD 16.385 tahun ini.
Baca Juga: Langkah Strategis Vietnam Gabung BRICS, Perkuat Posisi Asia Tenggara di Panggung Global
Meski telah menjadi pusat manufaktur global dengan infrastruktur modern dan kelas menengah yang tumbuh pesat, model pertumbuhan berbasis ekspor dan tenaga kerja murah mulai menunjukkan kelemahan. Pemerintah menyadari perlunya lompatan besar untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), di mana pertumbuhan ekonomi mandek tanpa reformasi struktural.
Tekanan eksternal juga datang dari Presiden AS Donald Trump, yang marah atas surplus perdagangan Vietnam-AS yang mencapai USD 123,5 miliar pada 2024. Trump sempat mengancam tarif impor hingga 46%, yang akhirnya dinegosiasikan menjadi tingkat yang lebih rendah meski dengan kekhawatiran atas muatan produk China yang disalurkan melalui Vietnam (transshipment).
Menyadari model lama tak lagi sustainable, Vietnam kini berfokus pada sektor-sektor berteknologi tinggi seperti chip komputer, kecerdasan artifisial (AI), dan energi terbarukan, mengikuti jejak China. Investasi infrastruktur masif juga digenjot, termasuk pembangunan jalur kereta api cepat Utara-Selatan senilai USD 67 miliar yang akan memangkas perjalanan Hanoi-Ho Chi Minh City menjadi hanya delapan jam.
Adapun yang paling mencolok adalah perubahan paradigma politik. Partai Komunis Vietnam melalui Resolusi 68 secara resmi menetapkan sektor swasta sebagai "kekuatan terpenting" dalam perekonomian, sebuah pergeseran seismik dari dominasi sebelumnya oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan asing.
Kebijakan baru ini bertujuan menciptakan "juara nasional" dengan memberikan kemudahan akses pendanaan, prioritas dalam tender pemerintah, dan dukungan ekspansi ke pasar global. Proyek strategis seperti kereta cepat pun kini terbuka untuk swasta.
Namun, pakar memperingatkan hambatan dari kalangan konservatif dalam partai dan mereka yang diuntungkan dari sistem BUMN. "Sektor swasta masih sangat dibatasi," ujar Nguyen Khac Giang dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura dikutip dari AP, Rabu (20/8).
Baca Juga: Seberapa Luas Wilayah Ukraina yang Dicaplok Rusia?
Ancaman perubahan iklim juga sangat nyata. Bank Dunia memperkirakan Vietnam bisa kehilangan 12-14,5% PDB per tahun pada 2050 dan satu juta orang jatuh miskin pada 2030 jika tidak ada aksi adaptasi yang kuat. Risiko ini memaksa dunia usaha berinovasi, seperti yang dilakukan kawasan industri DEEP C yang membenahi sistem mitigasi banjirnya.
Tantangan demografi juga mengintai. Jendela bonus demografi Vietnam, dimana penduduk usia kerja lebih banyak, akan menutup pada 2039. Tenaga kerja diproyeksikan memuncak tak lama setelahnya, berpotensi menurunkan produktivitas dan membebani jaminan sosial.
Untuk mengantisipasinya, Vietnam berupaya memperluas akses kesehatan preventif, menaikkan usia pensiun secara bertahap, dan mendorong lebih banyak perempuan masuk ke dalam angkatan kerja formal guna mengompensasi kekurangan tenaga kerja dan mendukung "penuaan yang sehat". Percepatan reformasi menjadi kunci sebelum semua jendela kesempatan tertutup.
Ambisi Vietnam ini mengikuti kesuksesan negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan yang sebelumnya dijuluki "Macan Asia". Transformasi Vietnam telah luar biasa, pendapatan per kapita atau kesejahteraan berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP) melonjak lebih dari 13 kali lipat dari USD 1.200 pada 1990 menjadi USD 16.385 tahun ini.
Baca Juga: Langkah Strategis Vietnam Gabung BRICS, Perkuat Posisi Asia Tenggara di Panggung Global
Meski telah menjadi pusat manufaktur global dengan infrastruktur modern dan kelas menengah yang tumbuh pesat, model pertumbuhan berbasis ekspor dan tenaga kerja murah mulai menunjukkan kelemahan. Pemerintah menyadari perlunya lompatan besar untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), di mana pertumbuhan ekonomi mandek tanpa reformasi struktural.
Tekanan eksternal juga datang dari Presiden AS Donald Trump, yang marah atas surplus perdagangan Vietnam-AS yang mencapai USD 123,5 miliar pada 2024. Trump sempat mengancam tarif impor hingga 46%, yang akhirnya dinegosiasikan menjadi tingkat yang lebih rendah meski dengan kekhawatiran atas muatan produk China yang disalurkan melalui Vietnam (transshipment).
Menyadari model lama tak lagi sustainable, Vietnam kini berfokus pada sektor-sektor berteknologi tinggi seperti chip komputer, kecerdasan artifisial (AI), dan energi terbarukan, mengikuti jejak China. Investasi infrastruktur masif juga digenjot, termasuk pembangunan jalur kereta api cepat Utara-Selatan senilai USD 67 miliar yang akan memangkas perjalanan Hanoi-Ho Chi Minh City menjadi hanya delapan jam.
Adapun yang paling mencolok adalah perubahan paradigma politik. Partai Komunis Vietnam melalui Resolusi 68 secara resmi menetapkan sektor swasta sebagai "kekuatan terpenting" dalam perekonomian, sebuah pergeseran seismik dari dominasi sebelumnya oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan asing.
Kebijakan baru ini bertujuan menciptakan "juara nasional" dengan memberikan kemudahan akses pendanaan, prioritas dalam tender pemerintah, dan dukungan ekspansi ke pasar global. Proyek strategis seperti kereta cepat pun kini terbuka untuk swasta.
Namun, pakar memperingatkan hambatan dari kalangan konservatif dalam partai dan mereka yang diuntungkan dari sistem BUMN. "Sektor swasta masih sangat dibatasi," ujar Nguyen Khac Giang dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura dikutip dari AP, Rabu (20/8).
Baca Juga: Seberapa Luas Wilayah Ukraina yang Dicaplok Rusia?
Ancaman perubahan iklim juga sangat nyata. Bank Dunia memperkirakan Vietnam bisa kehilangan 12-14,5% PDB per tahun pada 2050 dan satu juta orang jatuh miskin pada 2030 jika tidak ada aksi adaptasi yang kuat. Risiko ini memaksa dunia usaha berinovasi, seperti yang dilakukan kawasan industri DEEP C yang membenahi sistem mitigasi banjirnya.
Tantangan demografi juga mengintai. Jendela bonus demografi Vietnam, dimana penduduk usia kerja lebih banyak, akan menutup pada 2039. Tenaga kerja diproyeksikan memuncak tak lama setelahnya, berpotensi menurunkan produktivitas dan membebani jaminan sosial.
Untuk mengantisipasinya, Vietnam berupaya memperluas akses kesehatan preventif, menaikkan usia pensiun secara bertahap, dan mendorong lebih banyak perempuan masuk ke dalam angkatan kerja formal guna mengompensasi kekurangan tenaga kerja dan mendukung "penuaan yang sehat". Percepatan reformasi menjadi kunci sebelum semua jendela kesempatan tertutup.
(nng)
Lihat Juga :
