Budiman Sudjatmiko Menjawab 7 Desakan Darurat Ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia
Selasa, 09 September 2025 - 22:22 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, para ekonom menilai penurunan TKD sebesar 24,8% pada RAPBN 2026 akan mempersulit pemerintah daerah menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dan berpotensi mengakibatkan kenaikan pajak daerah yang membebani masyarakat.
Para ekonom juga menyoroti alokasi anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun pada tahun depan. Angka ini dinilai terlalu besar dan tidak realistis. Ekonom berpendapat anggaran itu sebaiknya dialihkan untuk memperkuat dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesejahteraan tenaga medis, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, serta memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin seperti air bersih dan listrik.
Adapun enam desakan lainnya dari Aliansi Ekonom Indonesia adalah, pertama, agar pemerintah mengembalikan independensi berbagai institusi penyelenggara negara seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Kedua, pemerintah harus menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Dananrtara, BUMN, TNI, dan Polri.
Desakan ketiga adalah deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Baca Juga: Prabowo Tegaskan China dan Indonesia Saudara Strategis
Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Kelima, para ekonom mendesak pemerintah mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan.
Keenam, pemerintah didesak untuk meningkatkan kualitas institusi dan membangun kepercayaan publik, termasuk dengan memberantas konflik kepeningan maupun perburuan rente.
Para ekonom juga menyoroti alokasi anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun pada tahun depan. Angka ini dinilai terlalu besar dan tidak realistis. Ekonom berpendapat anggaran itu sebaiknya dialihkan untuk memperkuat dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesejahteraan tenaga medis, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, serta memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin seperti air bersih dan listrik.
Adapun enam desakan lainnya dari Aliansi Ekonom Indonesia adalah, pertama, agar pemerintah mengembalikan independensi berbagai institusi penyelenggara negara seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Kedua, pemerintah harus menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Dananrtara, BUMN, TNI, dan Polri.
Desakan ketiga adalah deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Baca Juga: Prabowo Tegaskan China dan Indonesia Saudara Strategis
Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Kelima, para ekonom mendesak pemerintah mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan.
Keenam, pemerintah didesak untuk meningkatkan kualitas institusi dan membangun kepercayaan publik, termasuk dengan memberantas konflik kepeningan maupun perburuan rente.
(akr)
Lihat Juga :
