BI Disebut Lambat Saat Kebutuhan Uang untuk Penanganan Covid-19 Makin Besar

Sabtu, 12 September 2020 - 21:16 WIB
loading...
BI Disebut Lambat Saat...
Persoalan kita kan ada disitu. Support dari Bank Sentral saja lama benar. Baru ada kesepakatan Burden Sharing sudah di bulan Juli-Agustus (2020). Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Penanganan Pandemi Covid-19 yang belum selesai disinyalir juga disebabkan lemahnya sumber pembiayaan dari pemerintah. Hal itu dinilai oleh Direktur Center of Reform on Ekonomic (Core) Indonesia, Piter Abdullah.

(Baca Juga: Mau Tak Mau Pemerintah Harus Berhutang, Menerbitkan Global Bond Disebut Wajar )

Dia menyebut, pandemi Covid-19 selama 6 bulan berjala ini belum memperlihatkan tanda-tanda penyelesaian. Bahkan, masih terus menanjak tinggi angka kasus positifnya.

"Sekarang itu yang dipermasalahkan, yang menjadi hambatan di pemerintah adalah uang. Walupun seharusnya tidak menjadi masalah," ujar Piter dalam Webinar, Sabtu (12/9/2020).

Meski begitu, Piter menilai persoalan kebutuhan uang untuk penanganan Covid-19 bisa diatasi pemerintah melalui skema utang. Sebabnya, hampir semua negara sekarang ini berutang untuk menyelesaikan Pandemik Global yang berasal dari Wuhan, China tersebut.

"Itu disemua negara semuanya sama. Cuma masalahnya kita mau atau tidak. Apa bedanya kita dengan Jepang, Inggris, Amerika? Sama. Yaitu ketika kejadian seperti ini ada kesepaktan bahwa kondisi ini adalah kondisi krisis dan semua pemangku kebijakan mengambil langkah yang extraordinary yang di antaranya itu mengenai pembiayaan," kata dia.

Piter mengaku melihat pemerintah siap berhutang, baik melalui skema pinjaman asing maupun skema pinjaman di dalam negeri. Namun sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan dukungan dari Bank Indonesia (BI).

Dia menjelaskan, semua negara di dunia saat ini memenuhi pembiayaan dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan utang baru. Namun, langkah itu harus dibarengi dengan koordinasi dan sinergi yang baik di antara pemerintah.

(Baca Juga: Covid-19 Bikin Belanja Pemerintah Membengkak, Tapi Pajak Loyo )

"Persoalan kita kan ada disitu. Support dari Bank Sentral saja lama benar. Baru ada kesepakatan Burden Sharing sudah di bulan Juli-Agustus (2020). Dan itu setelah beberapa bulan, ini menyebabkan pemerintah untuk membiayai ini semua perlu uang yang sangat besar, untuk membantu masyarakat, membantu dunia usaha, mebantu kesehatan itu semuanya perlu uang," katanya.

Berbeda halnya dengan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang meski bertentang dengan rezim Donald Trump, pada saat krisis Pandemik menghantam Negeri Paman Sam menyampaikan sikap yang sama dengan pemerintah federal

Sejak awal tahu lanjut dia, The Fed sudah memberikan statement bahwasanya mereka akan melakukan pembiayaan fiskal, Quantity Fishing tanpa batas. Padahal, kata Piter, secara politik The Fed dengan pemerintahan Trumph sangat bertentangan.

Tapi begitu, saat mereka dihadapkan dalam krisis yang sama, The Fed memberikan statement yang sangat support terhadap pemerintah. Piter mengaku kecewa dengan Bank Indonesia yang terkesan lambat menunjukan sense of crisisnya utuk membantu penanganan Covid-19. Sehingga pemerintah juga terlihat sulit mengeluarkan dana untuk impelementasi kebijakan yang telah dikeluarkan.

"Anggarannya (penanganan Covid-19) sudah ditetapkan. Tetapi untuk mebiayai anggaran yang sudah ditetapkan itu seharusnya tidak hanya dari sisi berutang, baik ke luar negeri maupun di dalam negeri. Tapi utamanya support dari bank sentralnya. Makanya persoalan uang itu menjadi muncul," ujar Piter.

"Dan itulah yang ingin disampaikan Pak Jokowi yang (videonya) menjadi viral, yang kemarahannya (menunjukan) harus ada sense of crisis yang sama," lanjut dia.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Uang Beredar di Mei...
Uang Beredar di Mei 2026 Capai Rp10.415,9 Triliun, BI: Tumbuh 10,8 Persen
BI Rate Diprediksi Naik...
BI Rate Diprediksi Naik sampai 6%, Waspadai Risiko Kredit dan Daya Beli
Menkeu Purbaya: Panda...
Menkeu Purbaya: Panda Bond Indonesia Dapat Dukungan Penuh Bank Sentral China
Lanjutkan Dedolarisasi,...
Lanjutkan Dedolarisasi, China dan Indonesia Buang Dolar Rp229,6 Triliun dalam 4 Bulan
Pembelian Dolar AS Diperketat,...
Pembelian Dolar AS Diperketat, BI Batasi Transaksi USD10 Ribu Mulai Juli 2026
BI Tancap Gas, Suku...
BI Tancap Gas, Suku Bunga Acuan Kembali Naik 25 Bps ke Level 5,75%
Kemenag-BI Dorong Rohis...
Kemenag-BI Dorong Rohis Jadi Penggerak Literasi Syariah di Ruang Digital
Bea Cukai Soetta Gagalkan...
Bea Cukai Soetta Gagalkan Masuknya Uang Asing Senilai Rp6,3 Miliar Tanpa Izin
Stabilitas Harga Rupiah...
Stabilitas Harga Rupiah Pasca BI Rate Naik (Lagi)
Rekomendasi
Enzy Storia Panik Saat...
Enzy Storia Panik Saat Mati Listrik di Positano, Sempat Mengira Diganggu Hantu Italia
Jadwal Babak 32 Besar...
Jadwal Babak 32 Besar Piala Dunia 2026: Brasil Jumpa Jepang, Argentina Ditantang Cape Verde
Koalisi Masyarakat Sipil...
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Hentikan Latsarmil KDMP setelah 5 Peserta Meninggal
Berita Terkini
Semarak HUT ke-58, BPJS...
Semarak HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat
Pemerintah Akan Turunkan...
Pemerintah Akan Turunkan Harga Gas Industri Senin Besok, Said Iqbal: Mitigasi PHK Massal
IHSG Pekan Depan Diprediksi...
IHSG Pekan Depan Diprediksi Rawan Koreksi, Bakal Menguji Level 5.723-5.784
Ancaman PHK Masih Mengintai,...
Ancaman PHK Masih Mengintai, Said Iqbal: Dipicu Kenaikan Harga BBM dan Relokasi Pabrik
Prabowo Targetkan Pangkas...
Prabowo Targetkan Pangkas 1.000 BUMN Jadi Tinggal Tersisa 250
Pahami Prosedur Pemisahan...
Pahami Prosedur Pemisahan dah Pecah Sertifikat Tanah, Berikut Syaratnya
Infografis
BPOM Izinkan Penggunaan...
BPOM Izinkan Penggunaan Paxlovid untuk Pengobatan Covid-19
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved