Dana Rp25 Triliun Baru Terserap 40%, Purbaya Bakal Sidak ke BTN
Senin, 13 Oktober 2025 - 22:16 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai Investor Meeting di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10). FOTO/Anggie Ariesta
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya penyerapan dana pemerintah senilai Rp25 triliun yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Ia bahkan berencana melakukan inspeksi langsung ke kantor BTN untuk memastikan penggunaan dana tersebut berjalan sesuai rencana.
Menurut Purbaya, hingga pertengahan Oktober 2025, serapan dana baru mencapai sekitar 40% atau sekitar Rp10 triliun dari total penempatan Rp25 triliun. Ia menilai realisasi itu belum optimal, mengingat penyaluran dana pemerintah dimaksudkan untuk mendorong pembiayaan sektor riil dan memperkuat likuiditas perbankan nasional.
"Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahkan dalam waktu dekat. Kan saya belum ketemu dia, nanti saya akan datang langsung ke banknya," kata Purbaya usai Investor Meeting di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10).
Baca Juga: Lelet Salurkan Dana Pemerintah, Purbaya Panggil Dirut BTN
Ia menyebut inspeksi itu akan dilakukan bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga yang mengawasi penempatan dana pemerintah di sejumlah bank. "Saya tidak datang sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang bilang bukan hak saya, tapi saya ini Pengawas Danantara," ujarnya.
Purbaya juga sempat menyinggung adanya perbedaan persepsi terkait angka penyerapan dana, namun memastikan bahwa nilai Rp10 triliun dari Rp25 triliun benar-benar mencerminkan serapan 40 persen. "Itu 10 per 25, ya 40%. Masa nggak bisa hitung?" selorohnya.
Sementara, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan akan mempercepat penyaluran dana pemerintah sesuai jadwal. Ia menjelaskan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit senilai Rp27,5 triliun atau lebih besar dari total dana Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp25 triliun.
Menurut Purbaya, hingga pertengahan Oktober 2025, serapan dana baru mencapai sekitar 40% atau sekitar Rp10 triliun dari total penempatan Rp25 triliun. Ia menilai realisasi itu belum optimal, mengingat penyaluran dana pemerintah dimaksudkan untuk mendorong pembiayaan sektor riil dan memperkuat likuiditas perbankan nasional.
"Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahkan dalam waktu dekat. Kan saya belum ketemu dia, nanti saya akan datang langsung ke banknya," kata Purbaya usai Investor Meeting di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10).
Baca Juga: Lelet Salurkan Dana Pemerintah, Purbaya Panggil Dirut BTN
Ia menyebut inspeksi itu akan dilakukan bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga yang mengawasi penempatan dana pemerintah di sejumlah bank. "Saya tidak datang sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang bilang bukan hak saya, tapi saya ini Pengawas Danantara," ujarnya.
Purbaya juga sempat menyinggung adanya perbedaan persepsi terkait angka penyerapan dana, namun memastikan bahwa nilai Rp10 triliun dari Rp25 triliun benar-benar mencerminkan serapan 40 persen. "Itu 10 per 25, ya 40%. Masa nggak bisa hitung?" selorohnya.
Sementara, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan akan mempercepat penyaluran dana pemerintah sesuai jadwal. Ia menjelaskan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit senilai Rp27,5 triliun atau lebih besar dari total dana Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp25 triliun.
Lihat Juga :
