Driver Ojol di Berbagai Kota Tolak Skema Potongan Komisi 10%
Kamis, 27 November 2025 - 16:28 WIB
loading...
A
A
A
Sementara di Jakarta, banyak pengemudi juga menyuarakan keberatan. Irwansyah, pengemudi ojol selama 10 tahun, mengatakan fleksibilitas adalah identitas profesi ini. “Saya tidak setuju dijadikan karyawan. Pasti akan ada syarat usia, pendidikan, jam kerja. Padahal kami bergantung pada fleksibilitas,” jelasnya.
Penolakan paling besar terjadi lebih awal pada Jumat, 7 November 2025, ketika ribuan pengemudi ojol menggelar aksi akbar di kawasan Monas, Jakarta. Aksi ini melibatkan massa dari Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, hingga beberapa kota lain di Jawa Barat.
Perwakilan URC Bergerak, Ahmad Bakrie atau Bang Oki, menegaskan mereka tidak menentang pemerintah, tetapi mengawal penyusunan regulasi agar tetap adil. “Perpres yang akan diterbitkan, kami di sini mengawal supaya berkeadilan. Adil ke semua pihak, jangan sampai timpang. Kita maunya berkelanjutan terus, karena Perpres ini akan ke daerah juga," katanya. Baca juga: Syaiful Huda: RUU Pekerja GIG A22 Beri Arah Baru Perlindungan Pekerja
Aksi mereka diterima Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang berjanji meninjau ulang substansi Ranperpres dan melibatkan komunitas ojol pada tahap pembahasan lanjutan. Dinamika sepanjang November 2025 menunjukkan bahwa semakin banyak komunitas pengemudi di Makassar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan kota lainnya yang secara terbuka menolak wacana regulasi yang beredar.
Mereka menilai narasi yang berkembang tidak mencerminkan realitas di lapangan. Di mana fleksibilitas kemitraan dan efisiensi aplikator justru menjadi fondasi utama ekosistem transportasi online.
Penolakan paling besar terjadi lebih awal pada Jumat, 7 November 2025, ketika ribuan pengemudi ojol menggelar aksi akbar di kawasan Monas, Jakarta. Aksi ini melibatkan massa dari Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, hingga beberapa kota lain di Jawa Barat.
Perwakilan URC Bergerak, Ahmad Bakrie atau Bang Oki, menegaskan mereka tidak menentang pemerintah, tetapi mengawal penyusunan regulasi agar tetap adil. “Perpres yang akan diterbitkan, kami di sini mengawal supaya berkeadilan. Adil ke semua pihak, jangan sampai timpang. Kita maunya berkelanjutan terus, karena Perpres ini akan ke daerah juga," katanya. Baca juga: Syaiful Huda: RUU Pekerja GIG A22 Beri Arah Baru Perlindungan Pekerja
Aksi mereka diterima Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang berjanji meninjau ulang substansi Ranperpres dan melibatkan komunitas ojol pada tahap pembahasan lanjutan. Dinamika sepanjang November 2025 menunjukkan bahwa semakin banyak komunitas pengemudi di Makassar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan kota lainnya yang secara terbuka menolak wacana regulasi yang beredar.
Mereka menilai narasi yang berkembang tidak mencerminkan realitas di lapangan. Di mana fleksibilitas kemitraan dan efisiensi aplikator justru menjadi fondasi utama ekosistem transportasi online.
(poe)
Lihat Juga :
