Babak Baru BRICS 2026, Bakal Dipimpin India di Tengah Gejolak Era Trump

JAKARTA - India mengambil alih kepresidenan BRICS di tengah intervensi besar-besaran oleh pemerintahan Donald Trump yang memiliki implikasi geopolitik signifikan di seluruh dunia. Pada 12 Desember, Brasil secara resmi menyerahkan kepresidenan kelompok tersebut kepada India dalam pertemuan sherpa BRICS di Brasilia.

Sherpa Brasil, Duta Besar Mauricio Lyrio secara simbolis menyerahkan palu kepresidenan BRICS kepada rekan sejawatnya dari India yakni Duta Besar Sudhakar Dalela, dengan mencatat bahwa objek tersebut melambangkan keberlanjutan dan akar kerja sama yang mendalam untuk menyatukan negara-negara berkembang dalam kelompok ini.

Baca Juga: Menuju Peluncuran Mata Uang Bersama di 2026, BRICS Masih Terbelah

Dalela menekankan, bahwa prioritas kelompok selama kepresidenan India akan tetap dipandu oleh prinsip-prinsip dasar kontinuitas, konsolidasi, dan konsensus, "sambil tetap responsif terhadap perkembangan global yang muncul dan prioritas yang berkembang dari Global South."



Bergabungnya India terjadi pada saat kelompok BRICS berharap untuk memperluas pengaruhnya. Kepresidenan 2026 akan diawasi dengan seksama, karena Presiden AS Donald Trump telah menyatakan ketidaksukaannya terhadap BRICS dengan sangat jelas.

Saat New Delhi mengambil alih kepresidenan blok ini, mereka masih merundingkan kesepakatan perdagangan dengan Washington. Pembicaraan ini berjalan alot sejak Trump memberlakukan tarif 50% pada barang-barang India – setengahnya sebagai sanksi atas pembelian minyak India dari Rusia.

Konflik Venezuela

Penunjukan New Delhi sebagai presidensi BRICS di tahun baru bertepatan dengan aksi pasukan AS yang menyergap ibu kota Venezuela, Caracas, dan menculik Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. Hal ini memicu kecaman internasional yang keras, terutama dari negara-negara BRICS seperti China, Brasil, dan Rusia.

Terkait hal itu, India bersikap hati-hati dalam menanggapi, tetapi dengan memegang presidensi BRICS, New Delhi akan menghadapi tugas yang sulit dalam menyeimbangkan isu-isu seperti ini.

Konflik Venezuela juga memberi kesempatan bagi negara-negara BRICS untuk mengangkat isu kegagalan yang dianggap terjadi dalam tata kelola global, dengan merujuk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebuah kelompok negara-negara berkembang BRICS, dengan India di pucuk pimpinan lebih siap menghadapi kompleksitas dalam merancang tatanan perdagangan baru dibandingkan dengan China yang lebih dominan dan tegas, dari sudut pandang AS yang antagonis.

Tugas utama India yakni mengarahkan mandat ekonomi dan politik dari sebuah blok dengan proporsi sebesar itu. Pada saat yang sama, India harus berharap untuk menyeimbangkan kompleksitas geopolitik dalam menghadapi kekuatan global, dengan kepentingan di berbagai bidang mulai dari ekonomi dan teknologi hingga energi dan mineral penting.

Ancaman Trump

Pada bulan Juli 2025 lalu, Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan 10% pada negara-negara yang bersekutu dengan BRICS. “Setiap negara yang bersekutu dengan kebijakan anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif tambahan 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social.

Presiden AS tersebut tidak menyebutkan kebijakan spesifik dari kelompok tersebut untuk membenarkan tuduhannya mengenai sikap 'anti-Amerika'.

Sementara, tuduhan itu muncul setelah para pemimpin blok mengkritik kebijakan tarif, dengan menyebutnya sebagai “tindakan proteksionis sepihak yang tidak berdasar, termasuk kenaikan tarif timbal balik secara sembarangan.”

Pada Agustus 2025, Trump memberlakukan tarif sanksi 25% atas sebagian besar impor dari India karena negara itu terus membeli minyak Rusia. Bea tersebut ditambahkan di atas tarif 25% yang sebelumnya sudah dikenakan pada negara Asia Selatan itu.

Masih sama di bulan Juli, Trump mengeluarkan Perintah Eksekutif yang memberlakukan bea masuk ad valorem sebesar 40% pada impor asal Brasil. Sehingga total bea untuk sebagian besar produk Brasil menjadi 50%.

Tarif ini diberlakukan untuk menghukum Brasil terkait penuntutan mantan presidennya dan sekutu Trump, Jair Bolsonaro, atas tuduhan kudeta. Namun, pada bulan November, Trump mencabut tarif 40% untuk produk makanan Brasil, termasuk daging sapi, kopi, kakao, dan buah-buahan.

Pembatalan kebijakan pada beberapa tarif, lantaran telah meningkatkan biaya makanan di Amerika Serikat. Misalnya, Brasil merupakan pemasok sepertiga kopi yang digunakan di AS dan setelah tarif diberlakukan, harga eceran kopi di AS naik lebih dari 40%.

Perdagangan Jadi Alat

Tak diragukan lagi, perdagangan akan menjadi inti BRICS dalam konteks geopolitik saat ini karena negara-negara di seluruh dunia mengejar kepentingan mereka, terutama dalam hal energi dan mineral kritis.

Ini juga penting mengingat India sendiri sedang mengejar perjanjian perdagangan bebas dengan selusin negara atau blok perdagangan. Pada tahun 2025, India menandatangani tiga perjanjian perdagangan bebas dengan Inggris, Oman, dan Selandia Baru.

Baca Juga: 2026, Akankah Menjadi Tahun Runtuhnya Dominasi Dolar AS?

Langkah-langkah India dipandang sebagai upaya untuk mendiversifikasi dari pasar ekspor utamanya, yaitu AS. Bagi banyak negara yang bergelut dengan tarif, kondisi itu merupakan indikasi kemungkinan dari banyak hal.

“Jika Anda menutup AS bagi India melalui tarif besar, India harus mencari tempat lain untuk menjual ekspornya – seperti Rusia yang menemukan tempat lain untuk menjual energinya. India akan menjual ekspornya – tidak lagi ke AS – tetapi ke negara-negara BRICS lainnya,” ungkap seorang ekonom top Amerika memberikan peringatan seperti dilansir RT.

Itu bisa menjadi trajektori yang mungkin bagi negara-negara di luar blok yang terkena serangkaian tarif. Seiring dengan perang teknologi, tarif, dan sanksi yang menjadi panggung utama pada era Trump, negara-negara Global South harus mengejar perjanjian perdagangan bebas dan pakta bilateral untuk mengakses lebih banyak peluang perdagangan.

BRICS bisa menjadi platform yang sempurna. Pada Mei 2025, anggota BRICS memperbarui Strategi Kemitraan Ekonomi BRICS 2030 dan menyetujui Deklarasi BRICS tentang Reformasi WTO dan Penguatan Sistem Perdagangan Multilateral.

Menurut kelompok tersebut, reformasi diperlukan untuk mencerminkan transformasi ekonomi global, karena Brasil, Afrika Selatan, Arab Saudi, Tiongkok, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, dan Rusia mewakili 39% dari ekonomi global dan 24% dari perdagangan internasional.

Deklarasi tersebut menyatakan keprihatinan atas peningkatan langkah tarif dan non-tarif sepihak, karena langkah-langkah tersebut merusak perdagangan dan tidak konsisten dengan aturan WTO.

Pengaruh BRICS

Saat ini secara kolektif, BRICS mencakup lebih dari seperempat ekonomi global dan hampir setengah populasi dunia. Pada tahun 2024, BRICS mencapai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4%, sementara pertumbuhan dunia berada di angka 3,3%.

PDB gabungan dari 11 negara anggota BRICS diproyeksikan melampaui rata-rata global pada tahun 2025, menurut laporan World Economic Outlook yang dirilis pada bulan April oleh IMF. Data tersebut memperkirakan bahwa kelompok ini akan mencapai pertumbuhan PDB sebesar 3,4%, sementara rata-rata dunia akan berada di angka 2,8%.

Secara ukuran kolektif, ekonomi BRICS kerap disebut sudah lebih besar daripada G7. Pangsa BRICS dari PDB global yang diukur dalam dolar AS yang disesuaikan dengan daya beli (PPP) meningkat dari 33% menjadi 38% pada tahun 2024, dan pangsa ekspor barang globalnya dari 20% menjadi 23%.

Pada periode yang sama, sebaliknya G7 yang terdiri dari AS, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris, hanya menyumbang 10% dari populasi dunia, 29% dari PDB global yang diukur dalam dolar AS yang disesuaikan dengan PPP, dan 29% dari ekspor barang global.

Faktor tersebut terlalu besar untuk diabaikan. Perluasan BRICS makin besar uang terjadi pada tahun 2024, ketika Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab menghadiri KTT pertama sebagai negara anggota penuh di Kazan, Rusia.

Selanjutnya Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota penuh pada awal 2025, menjadi anggota pertama dari Asia Tenggara. Sumber daya inilah yang akan diupayakan India untuk dimanfaatkan sebagai cara untuk mendiversifikasi mekanisme perdagangan global setelah tarif yang diberlakukan oleh AS.

Rezim tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump telah mempengaruhi pandangan banyak negara tentang mendiversifikasi diri dari AS sebagai mitra dagang utama. Tarif AS juga mendorong para ekonom untuk mendesak BRICS menggantikan “sistem keuangan internasional AS yang otoriter.”

Kepresidenan India di BRICS mungkin dapat membantu menarik banyak negara untuk bergabung dalam kelompok ini sebagai suatu kebutuhan dalam konteks tarif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi kolektif negara-negara tersebut dalam membangun mekanisme yang tepat untuk kerjasama keuangan, perdagangan, dan ekonomi.

India harus memastikan keseimbangan kepentingan yang beragam, dan pada saat yang sama menghindari ranjau diplomatik yang dapat mengecewakan kekuatan perdagangan global utama, terutama AS. Menariknya, pemerintahan Trump melihat China sebagai saingan ekonomi utama AS, bukan sebagai pesaing militernya.