Cegah Pajak Lari ke Luar Negeri, Sri Mulyani: Perlu Dukungan Internasional
Kamis, 17 September 2020 - 11:18 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan reformasi perpajakan demi mendorong kepatuhan dan penerimaan negara. Namun demikian, dalam meningkatkan penerimaan pajak ini perlu dukungan Internasional utamanya mencegah pelarian pajak ke luar negeri.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, reformasi pajak memerlukan kerja sama dengan negara lain. Apalagi, banyak perusahaan di Indonesia yang kantor utamanya di berada luar negeri. "Jadi mobilisasi sumber daya dalam negeri baik dan secara inheren penting untuk proses pembangunan bagi banyak negara anggota Asian Development Bank (ADB). Rasio pajak kita yang rendah serta reformasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri," ujar Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Kamis (17/9/2020).
Baca Juga: Kejar Pajak Digital, Sri Mulyani Menunggu Kesepakatan Global Saat AS Mundur
Kata dia, kerja sama dengan seluruh negara juga diperlukan untuk memperbaiki rasio pajak di masing-masing negara. "Jika kita akan melakukan reformasi ini, ada sesuatu yang dapat dikendalikan oleh negara kita sendiri dalam merancang reformasi, tetapi tentunya pertukaran pengalaman dan pengetahuan kita dan juga dalam hal ini praktik kebijakan akan menjadi sangat kritis," tandas dia. Baca Juga: Segera Tangani Bank Sakit, Sri Mulyani Ambil Pengalaman dari Krisis 1998 dan 2008
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, reformasi pajak memerlukan kerja sama dengan negara lain. Apalagi, banyak perusahaan di Indonesia yang kantor utamanya di berada luar negeri. "Jadi mobilisasi sumber daya dalam negeri baik dan secara inheren penting untuk proses pembangunan bagi banyak negara anggota Asian Development Bank (ADB). Rasio pajak kita yang rendah serta reformasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri," ujar Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Kamis (17/9/2020).
Baca Juga: Kejar Pajak Digital, Sri Mulyani Menunggu Kesepakatan Global Saat AS Mundur
Kata dia, kerja sama dengan seluruh negara juga diperlukan untuk memperbaiki rasio pajak di masing-masing negara. "Jika kita akan melakukan reformasi ini, ada sesuatu yang dapat dikendalikan oleh negara kita sendiri dalam merancang reformasi, tetapi tentunya pertukaran pengalaman dan pengetahuan kita dan juga dalam hal ini praktik kebijakan akan menjadi sangat kritis," tandas dia. Baca Juga: Segera Tangani Bank Sakit, Sri Mulyani Ambil Pengalaman dari Krisis 1998 dan 2008
(nng)
Lihat Juga :
