DJP: 1,82 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT per 9 Februari 2026
Senin, 09 Februari 2026 - 11:02 WIB
loading...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mencatatkan progres positif dalam kepatuhan perpajakan nasional. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mencatatkan progres positif dalam kepatuhan perpajakan nasional di awal tahun 2026. Berdasarkan data terbaru per 9 Februari 2026 pukul 08:00 WIB, jumlah Wajib Pajak (WP) yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 telah menyentuh angka 1.822.185 SPT.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaporan pajak terus mengalir, terutama dari kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. "Untuk periode s.d. 09 Februari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 1.822.185 SPT," jelas Inge dalam keterangan resminya, Senin (9/2).
Baca Juga: Amankan Rp2,8 Triliun dari Penegakan Hukum Pajak, DJP dan Bareskrim Polri Perbarui Kerja Sama
Dari total 1,82 juta SPT yang telah masuk, mayoritas berasal dari Wajib Pajak dengan periode Tahun Buku Januari - Desember. Rinciannya, WP Orang Pribadi (OP) Karyawan 1.583.882 SPT, WP Orang Pribadi (OP) Non-Karyawan 178.220 SPT, WP Badan (Mata Uang Rupiah) 59.577 SPT dan WP Badan (Mata Uang USD) 75 SPT.
Selain itu, untuk kategori Beda Tahun Buku yang pelaporannya dimulai sejak 1 Agustus 2025, tercatat sebanyak 415 SPT Badan (Rp) dan 16 SPT Badan (USD) telah diterima oleh DJP. Sejalan dengan modernisasi sistem perpajakan, adopsi sistem Coretax DJP juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hingga saat ini, total Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 13.345.153 WP. "Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 13.345.153," tambah Inge.
Baca Juga: 1 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2025, DJP Catat Progres Positif Aktivasi Coretax
Berikut adalah rincian profil Wajib Pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax Wajib Pajak Orang Pribadi 12.380.045, Wajib Pajak Badan 875.696, Wajib Pajak Instansi Pemerintah 89.187 dan Wajib Pajak PMSE 225. DJP terus mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax dan melaporkan SPT Tahunan lebih awal demi kenyamanan dan menghindari antrean sistem di penghujung batas waktu pelaporan pada Maret dan April mendatang.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaporan pajak terus mengalir, terutama dari kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. "Untuk periode s.d. 09 Februari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 1.822.185 SPT," jelas Inge dalam keterangan resminya, Senin (9/2).
Baca Juga: Amankan Rp2,8 Triliun dari Penegakan Hukum Pajak, DJP dan Bareskrim Polri Perbarui Kerja Sama
Dari total 1,82 juta SPT yang telah masuk, mayoritas berasal dari Wajib Pajak dengan periode Tahun Buku Januari - Desember. Rinciannya, WP Orang Pribadi (OP) Karyawan 1.583.882 SPT, WP Orang Pribadi (OP) Non-Karyawan 178.220 SPT, WP Badan (Mata Uang Rupiah) 59.577 SPT dan WP Badan (Mata Uang USD) 75 SPT.
Selain itu, untuk kategori Beda Tahun Buku yang pelaporannya dimulai sejak 1 Agustus 2025, tercatat sebanyak 415 SPT Badan (Rp) dan 16 SPT Badan (USD) telah diterima oleh DJP. Sejalan dengan modernisasi sistem perpajakan, adopsi sistem Coretax DJP juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hingga saat ini, total Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 13.345.153 WP. "Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 13.345.153," tambah Inge.
Baca Juga: 1 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2025, DJP Catat Progres Positif Aktivasi Coretax
Berikut adalah rincian profil Wajib Pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax Wajib Pajak Orang Pribadi 12.380.045, Wajib Pajak Badan 875.696, Wajib Pajak Instansi Pemerintah 89.187 dan Wajib Pajak PMSE 225. DJP terus mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax dan melaporkan SPT Tahunan lebih awal demi kenyamanan dan menghindari antrean sistem di penghujung batas waktu pelaporan pada Maret dan April mendatang.
(nng)
Lihat Juga :
