Industri Rokok: Kami Terus Dimintai Kontribusi, tapi Juga Ditekan
Kamis, 17 September 2020 - 20:49 WIB
loading...
A
A
A
Di kesempatan yang sama, analis Kebijakan Madya Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai (Kementerian Keuangan) Hary Kustowo menjelaskan, meskipun Indonesia tidak meratifikasi FCTC, beberapa ketentuan dalam PP 109 bahkan lebih ketat. Hary mengatakan aspek pengendalian selalu jadi pertimbangan dalam kebijakan cukai tembakau. Setelah selesai pengumuman cukai tahun lalu, pembahasan PP 109 dilanjutkan.
“Itu tetap dibahas. Tapi kami keberatan peringatan kesehatan jadi 90%. Kami butuh media untuk pengawasan. Bayangkan kalau nanti semua rokok gambarnya sama itu bagaimana membedakan yang legal dan ilegal di lapangan,” ungkapnya. ( Baca juga:Panglima TNI Terima Kunjungan Pejabat Pertahanan AS )
Menurut Budidoyo, IHT merupakan satu kesatuan dan apabila ada kebijakan di hulu maka akan memberikan dampak di hilir, dan sebaliknya. “Kami berharap ada penyederhanaan di mana-mana, terutama regulasi,” ujarnya.
Budidoyo menganggap selama ini seolah-olah IHT terus dimintai kontribusinya, tapi juga ditekan. Sudah memberikan kontribusi besar namun tidak pernah mendapat apa pun dari pemerintah. “Kami tidak anti-peraturan tapi diharapkan formulasi kebijakan yang komprehensif, berpihak pada kepentingan nasional, dan dipatuhi bersama. Indonesia negara berdaulat, kita bisa tentukan kebijakan terbaik bagi negara sendiri,” tegas Budidoyo.
“Itu tetap dibahas. Tapi kami keberatan peringatan kesehatan jadi 90%. Kami butuh media untuk pengawasan. Bayangkan kalau nanti semua rokok gambarnya sama itu bagaimana membedakan yang legal dan ilegal di lapangan,” ungkapnya. ( Baca juga:Panglima TNI Terima Kunjungan Pejabat Pertahanan AS )
Menurut Budidoyo, IHT merupakan satu kesatuan dan apabila ada kebijakan di hulu maka akan memberikan dampak di hilir, dan sebaliknya. “Kami berharap ada penyederhanaan di mana-mana, terutama regulasi,” ujarnya.
Budidoyo menganggap selama ini seolah-olah IHT terus dimintai kontribusinya, tapi juga ditekan. Sudah memberikan kontribusi besar namun tidak pernah mendapat apa pun dari pemerintah. “Kami tidak anti-peraturan tapi diharapkan formulasi kebijakan yang komprehensif, berpihak pada kepentingan nasional, dan dipatuhi bersama. Indonesia negara berdaulat, kita bisa tentukan kebijakan terbaik bagi negara sendiri,” tegas Budidoyo.
(uka)
Lihat Juga :
