Waduh, Sri Mulyani Lihat Masih Ada Celah Penggelapan Pajak di Indonesia

Jum'at, 18 September 2020 - 09:31 WIB
loading...
Waduh, Sri Mulyani Lihat...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sendiri mengakui masih ada penggelapan pajak di Indonesia. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya usaha penghindaran dan penggelapan pajak dalam kerjasama multilateral. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sendiri mengakui masih ada penggelapan pajak di Indonesia.

(Baca Juga: Cegah Penggelapan Pajak, ADB Merajut Hub Regional Kerja Sama Asia Pasifik )

"Perlu diperhatikan bahwa banyak perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas negara. Oleh karena itu, ini bisa menjadi celah adanya penggelapan dan penghindaran pajak ," kata Menkeu Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Kata dia, penghindaran pajak menjadi bagian penting untuk dilawan karena Indonesia menganut ekonomi terbuka. Adapun bekerjasama dengan sebagai negara anggota ADB bisa mengurangi penggelapan pajak.

"Bagi kami tentu saja sebagai negara anggota ADB, inisiatif dari Presiden Asakawa (Presiden ADB) sangat penting dan saya sangat menyambut baik. Inisiatif ini akan menjadi forum alat tambahan juga bagi kita semua untuk berdiskusi, serta untuk mendapatkan dukungan bagaimana kita akan mendorong kerjasama perpajakan internasional dan regional ini," katanya.

(Baca Juga: Cegah Pajak Lari ke Luar Negeri, Sri Mulyani: Perlu Dukungan Internasional )

Sambung dia menambahkan Indonesia memiliki rasio pajak yang masih rendah, dan proses reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perpajakan. "Pengelolaan perpajakan di negara-negara anggota. Pertukaran pengetahuan, pengalaman dan praktik kebijakan dalam kerjasama perpajakan tersebut penting," tegasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pemutakhiran NIK Jadi...
Pemutakhiran NIK Jadi Kunci Pembebasan PBB-P2 di Jakarta
Momentum Jakarta Fair,...
Momentum Jakarta Fair, Bapenda DKI Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
Penjelasan soal Aturan...
Penjelasan soal Aturan Tarif PPh Final 0,5% Kini Khusus buat UMKM
Menkeu Purbaya Pastikan...
Menkeu Purbaya Pastikan Skema Pajak DSI Berlaku Normal
Relaksasi WP Badan Masih...
Relaksasi WP Badan Masih Berlaku, DJP Kantongi 13,4 Juta Pelaporan SPT
Kepatuhan Pajak Butuh...
Kepatuhan Pajak Butuh Kepercayaan Publik, Bukan hanya Teknologi
Raja Charles Inggris...
Raja Charles Inggris Akan Ungkap Tagihan Pajak Pribadinya, Berapa Besar?
Data NIK Jadi Penentu,...
Data NIK Jadi Penentu, Warga Diimbau Cek Syarat Pembebasan PBB-P2
Bayar PBB-P2 hingga...
Bayar PBB-P2 hingga 31 Juli, Warga Jakarta Otomatis Dapat Potongan 7,5%
Rekomendasi
Timnas Iran Tinggalkan...
Timnas Iran Tinggalkan Surat Tulisan Tangan di Ruang Ganti Piala Dunia 2026
Jepang Naikkan Biaya...
Jepang Naikkan Biaya Visa sebanyak Lima Kali Lipat, Apa Pemicunya?
Abdul Rahman Golkar...
Abdul Rahman Golkar ke Deddy Sitorus: Krisis Batu Bara Bukan Persoalan Baru
Berita Terkini
Indonesia, Swiss, dan...
Indonesia, Swiss, dan UNDP Luncurkan Fase Baru Transformasi Lanskap Berkelanjutan di Indonesia
Perkuat Layanan Digital...
Perkuat Layanan Digital melalui Care+, LGI Hadirkan Fitur Wellness
Pasokan Seret Batu Bara...
Pasokan Seret Batu Bara Picu Pemadaman Listrik, Legislator Soroti Lambannya Persetujuan RKAB
MyPertamina Gelar Program...
MyPertamina Gelar Program Pesta Bola, Tingkatkan Engagement melalui Ekosistem Digital
Dorong Ekonomi Desa...
Dorong Ekonomi Desa Binaan, Program Genera-Z Berbakti BCA Siap Masuki Fase Implementasi
Insentif Motor Listrik...
Insentif Motor Listrik Ditunda Satu Bulan, Menko Airlangga: Masih Dikaji
Infografis
10 Bendera Negara Paling...
10 Bendera Negara Paling Unik di Dunia, Ada yang Bergambar Naga
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved