Jenis Pekerjaan Ini Tak Termasuk Kategori WFH Tiap Jumat
Kamis, 02 April 2026 - 13:30 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: WFH Jumat: Solusi Krisis Energi atau Sekadar Ilusi ‘Long Weekend’?
Di sisi lain, sektor industri dan produksi, khususnya pabrik yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin, tetap diwajibkan bekerja di lokasi. Hal yang sama berlaku untuk sektor jasa seperti perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality.
Tak hanya itu, sektor makanan dan minuman seperti restoran dan kafe, sektor transportasi dan logistik yang mencakup angkutan penumpang dan barang, hingga sektor keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal juga termasuk dalam daftar pengecualian.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengatur teknis pelaksanaan WFH sesuai kondisi masing-masing. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengoptimalkan penggunaan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif.
"Yang terpenting adalah keseimbangan antara efisiensi energi dan keberlangsungan operasional. Karena itu, tidak semua sektor bisa menerapkan WFH," kata Yassierli.
Selain kebijakan WFH, pemerintah juga mendorong perusahaan menjalankan program efisiensi energi di tempat kerja, mulai dari penggunaan teknologi hemat energi hingga pengawasan konsumsi listrik dan bahan bakar secara terukur. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga ketahanan energi nasional tanpa mengganggu aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, sektor industri dan produksi, khususnya pabrik yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin, tetap diwajibkan bekerja di lokasi. Hal yang sama berlaku untuk sektor jasa seperti perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality.
Tak hanya itu, sektor makanan dan minuman seperti restoran dan kafe, sektor transportasi dan logistik yang mencakup angkutan penumpang dan barang, hingga sektor keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal juga termasuk dalam daftar pengecualian.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengatur teknis pelaksanaan WFH sesuai kondisi masing-masing. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengoptimalkan penggunaan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif.
"Yang terpenting adalah keseimbangan antara efisiensi energi dan keberlangsungan operasional. Karena itu, tidak semua sektor bisa menerapkan WFH," kata Yassierli.
Selain kebijakan WFH, pemerintah juga mendorong perusahaan menjalankan program efisiensi energi di tempat kerja, mulai dari penggunaan teknologi hemat energi hingga pengawasan konsumsi listrik dan bahan bakar secara terukur. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga ketahanan energi nasional tanpa mengganggu aktivitas ekonomi.
(akr)
Lihat Juga :
