Sinyal Bahaya Sektor Keuangan RI Menyala, Analis: Sedang Berjalan Tanpa Nakhoda di Tengah Badai
Rabu, 08 April 2026 - 08:12 WIB
loading...
Analis ekonomi menilai harapan publik terhadap terobosan besar di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mulai berbenturan keras dengan realitas fiskal yang kaku. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Analis Ekonomi Menteng Kleb, Kusfiardi menilai harapan publik terhadap terobosan besar di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mulai berbenturan keras dengan realitas fiskal yang kaku. Memasuki medio 2026, optimisme akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan saat menggantikan Sri Mulyani Indrawati kini meredup, menyusul rilis data ekonomi yang tidak sesuai ekspektasi.
"Strategi belanja agresif atau front-loading yang diharapkan menjadi mesin penggerak utama ternyata belum mampu menstimulus sektor riil secara signifikan. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga justru tertekan oleh inflasi pangan dan energi yang persisten," ujar Kusfiardi dalam keterangannya di Jakarta.
Baca Juga: Sinyal Bahaya APBN! Rasio Utang RI Lampaui Batas Aman IMF, Ekonom Ingatkan Risiko Gagal Bayar?
Kegagalan transformasi ini juga terlihat dari postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026 yang kian mengkhawatirkan. Defisit anggaran yang menyentuh 2,92% menunjukkan ruang fiskal Indonesia hampir habis. Alih-alih untuk investasi produktif, anggaran justru tersedot oleh pembengkakan subsidi energi akibat harga minyak dunia yang tinggi serta beban bunga utang yang menembus angka Rp500 triliun.
"Digitalisasi melalui Core Tax System yang digadang-gadang bakal mendongkrak penerimaan secara instan pun belum terwujud. Tax ratio Indonesia pada 2025 justru anjlok menjadi 9,31%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,08%. Kondisi ini memicu persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa pemerintah lebih fokus pada intensifikasi pajak yang agresif terhadap pemain lama daripada memperluas basis ekonomi yang sehat," tambahnya.
Lamban Respons Geopolitik dan Krisis Koordinasi KSSK
Lebih jauh, Kusfiardi menyoroti kelambanan respons otoritas fiskal dalam memitigasi dampak geopolitik akibat eskalasi invasi AS dan Israel ke Iran. Situasi ini dinilai dibiarkan tanpa arah, di mana Purbaya selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dianggap tidak menunjukkan inisiatif koordinasi yang solid untuk membentengi sektor keuangan nasional.
Pertumbuhan Meleset, Risiko Fiskal Meningkat
Kusfiardi mencatat bahwa narasi akselerator pertumbuhan yang dibawa Purbaya gagal menembus hambatan struktural. Pertumbuhan ekonomi Kuartal I-2026 yang tertahan di angka 5,1% menciptakan jarak lebar dari target ambisius pemerintah sebesar 5,7%."Strategi belanja agresif atau front-loading yang diharapkan menjadi mesin penggerak utama ternyata belum mampu menstimulus sektor riil secara signifikan. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga justru tertekan oleh inflasi pangan dan energi yang persisten," ujar Kusfiardi dalam keterangannya di Jakarta.
Baca Juga: Sinyal Bahaya APBN! Rasio Utang RI Lampaui Batas Aman IMF, Ekonom Ingatkan Risiko Gagal Bayar?
Kegagalan transformasi ini juga terlihat dari postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026 yang kian mengkhawatirkan. Defisit anggaran yang menyentuh 2,92% menunjukkan ruang fiskal Indonesia hampir habis. Alih-alih untuk investasi produktif, anggaran justru tersedot oleh pembengkakan subsidi energi akibat harga minyak dunia yang tinggi serta beban bunga utang yang menembus angka Rp500 triliun.
"Digitalisasi melalui Core Tax System yang digadang-gadang bakal mendongkrak penerimaan secara instan pun belum terwujud. Tax ratio Indonesia pada 2025 justru anjlok menjadi 9,31%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,08%. Kondisi ini memicu persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa pemerintah lebih fokus pada intensifikasi pajak yang agresif terhadap pemain lama daripada memperluas basis ekonomi yang sehat," tambahnya.
Lamban Respons Geopolitik dan Krisis Koordinasi KSSK
Lebih jauh, Kusfiardi menyoroti kelambanan respons otoritas fiskal dalam memitigasi dampak geopolitik akibat eskalasi invasi AS dan Israel ke Iran. Situasi ini dinilai dibiarkan tanpa arah, di mana Purbaya selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dianggap tidak menunjukkan inisiatif koordinasi yang solid untuk membentengi sektor keuangan nasional.
Lihat Juga :
